Tag: Kepatuhan Hukum

Ilustrasi konsep Kewajiban Laporan Keberlanjutan ESG bagi Perusahaan Non-Publik sebagai bagian dari strategi kepatuhan hukum korporasi Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Laporan Keberlanjutan ESG Perusahaan Non-Publik

LEXmedia. Dunia bisnis global sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendalam saat ini. Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) kini telah bertransformasi menjadi prasyarat ketahanan bisnis. Oleh karena itu, Kewajiban Laporan Keberlanjutan ESG bagi Perusahaan Non-Publik menjadi isu krusial bagi korporasi di Indonesia. Meskipun bersifat sukarela bagi beberapa pihak,

Ilustrasi mekanisme penunjukan Data Protection Officer (DPO) korporasi sesuai UU PDP dalam rapat direksi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme Penunjukan DPO Korporasi Sesuai UU PDP

LEXmedia. Era digital saat ini memaksa korporasi untuk memandang data pribadi sebagai aset sekaligus tanggung jawab hukum yang besar. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi titik balik bagi tata kelola data di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan lagi sekadar

Infografis Analisis Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Retail per Oktober 2026 sesuai UU JPH
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Retail Oktober 2026

LEXmedia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang memperketat regulasi jaminan produk melalui instruksi hukum yang sangat tegas. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus segera memahami Analisis Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Retail per Oktober 2026 agar operasional bisnis tetap berjalan lancar. Selain itu, regulasi ini menetapkan batas waktu final bagi seluruh

Ilustrasi ruang rapat direksi sedang membahas Regulasi Outsourcing 2026: Daftar Pekerjaan yang Dilarang Menurut UU Ciptaker dengan dokumen hukum resmi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Regulasi Outsourcing 2026 Daftar Pekerjaan yang Dilarang

LEXmedia. Regulasi Outsourcing 2026: Daftar Pekerjaan yang Dilarang Menurut UU Ciptaker kini menjadi pusat perhatian bagi setiap jajaran direksi dan konsultan hukum korporasi di Indonesia. Perubahan fundamental dalam ekosistem hubungan industrial mengharuskan perusahaan untuk segera melakukan audit internal. Pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 secara resmi menetapkan kerangka hukum