Tag: Kewenangan Penyadapan

Smartphone berisi hasil penyadapan ilegal di samping palu hakim di ruang sidang pengadilan Indonesia
Artikel
Editorial LEXmedia

Hasil Penyadapan Ilegal Jadi Alat Bukti?

LEXmedia. Sejak KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026, hasil penyadapan ilegal tidak dapat dipakai sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Pasal 235 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun, untuk menjawabnya secara utuh, kita perlu