Tag: Penyadapan Ilegal

Ponsel dengan gelombang suara merah di samping palu hakim dan buku hukum, ilustrasi sanksi pidana penyadapan Presiden
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Pidana Penyadapan Presiden

LEXmedia. Penyadapan Presiden bukan sekadar pelanggaran privasi biasa. Perbuatan ini menyentuh tiga kepentingan hukum sekaligus, yaitu kerahasiaan komunikasi, pelindungan data pribadi, dan keamanan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengatur perbuatan ini secara tegas. Artikel ini mengulas dasar hukum, unsur pidana, dan ancaman sanksinya. Selain itu, artikel ini

Ilustrasi tindak pidana penyadapan berupa ponsel yang disadap di samping palu hakim dan buku hukum
Artikel
Editorial LEXmedia

Tindak Pidana Penyadapan Ilegal

LEXmedia. Ponsel kini menyimpan hampir seluruh kehidupan pribadi kita. Percakapan keluarga, urusan bisnis, hingga data kesehatan mengalir lewat aplikasi pesan setiap hari. Namun, kemudahan ini membuka celah baru bagi pelanggaran privasi. Tindak pidana penyadapan ilegal menjadi ancaman nyata bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, publik perlu memahami batas antara

Smartphone berisi hasil penyadapan ilegal di samping palu hakim di ruang sidang pengadilan Indonesia
Artikel
Editorial LEXmedia

Hasil Penyadapan Ilegal Jadi Alat Bukti?

LEXmedia. Sejak KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026, hasil penyadapan ilegal tidak dapat dipakai sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Pasal 235 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun, untuk menjawabnya secara utuh, kita perlu