Tag: Reforma Agraria

Tugas dan wewenang BRAN dalam reforma agraria: sertipikat tanah, peta kadastral, dan palu hakim dengan latar sawah petani
Artikel
Editorial LEXmedia

Tugas dan Wewenang BRAN

LEXmedia. Tugas dan Wewenang BRAN kini menjadi isu hukum pertanahan paling strategis di Indonesia. DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang pada 22 September 2026. Selanjutnya, Presiden melantik Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada 1 Oktober 2026. Oleh karena itu, pemilik tanah, pelaku usaha, dan masyarakat

Mediasi penyelesaian konflik agraria antara petani, perwakilan perusahaan, dan mediator pertanahan dengan peta bidang tanah di atas meja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penyelesaian Konflik Agraria Terbaru

LEXmedia. Konflik tanah masih menjadi persoalan hukum paling rumit di Indonesia. Petani, masyarakat adat, dan korporasi kerap memperebutkan lahan yang sama. Karena itu, pemahaman tentang penyelesaian konflik agraria kini menjadi kebutuhan praktis. Terlebih, DPR mengesahkan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026. Artikel ini menguraikan dasar hukum, tahapan, dan

Ilustrasi editorial hukum agraria Indonesia, merepresentasikan pemikiran Maria Sumardjono pakar agraria tentang keadilan tanah adat
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, Pakar Hukum Agraria

LEXmedia. Banyak kalangan mengenal Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. sebagai Maria Sumardjono pakar hukum agraria yang disegani di Indonesia. Selama puluhan tahun, ia mendedikasikan pikirannya untuk penyelarasan regulasi pertanahan nasional. Namanya selalu hadir setiap kali diskusi keadilan tanah bergulir di ruang publik. Oleh karena itu, banyak kalangan