LEXmedia. Sengketa pengelolaan hutan di Indonesia sering kali meninggalkan dampak kerusakan alam yang masif. Oleh karena itu, para pelaku usaha wajib memahami mekanisme pemulihan kerugian lingkungan hidup secara tepat agar terhindar dari sanksi pidana berat. Artikel ini menyajikan informasi regulasi lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Regulasi Utama Sengketa Hutan
LEXmedia. Legal due diligence menjadi tahap krusial sebelum pelaku usaha menandatangani transaksi merger atau akuisisi. Proses ini memastikan transaksi tidak menimbulkan praktik monopoli. Selain itu, legal due diligence juga melindungi perusahaan dari sanksi persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini membahas yang mencakup empat regulasi utama, yaitu UU No. 5/1999, UU
LEXmedia. Regulasi emisi kendaraan 2026 kini menjadi perhatian serius pemilik kendaraan dan pelaku usaha transportasi di Indonesia. Pemerintah memperketat pengawasan gas buang kendaraan bermotor. Kebijakan ini lahir dari kombinasi undang-undang lalu lintas, hukum lingkungan hidup, dan komitmen iklim nasional. Oleh karena itu, setiap pemilik kendaraan wajib memahami dasar hukumnya secara
LEXmedia. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, regulasi mengenai sanksi pencemaran lingkungan perusahaan manufaktur terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan risiko industri. Perusahaan manufaktur wajib memahami kerangka hukum ini secara menyeluruh. Sebab, kelalaian terhadap kewajiban lingkungan dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
LEXmedia. Sektor logistik Indonesia tumbuh pesat seiring meningkatnya arus distribusi barang antar wilayah. Namun, pertumbuhan ini membawa konsekuensi hukum yang sering terabaikan pelaku usaha, yaitu kewajiban pendaftaran gudang logistik. Setiap pemilik gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan wajib memenuhi ketentuan ini sebelum menjalankan operasional secara komersial. Ketentuan tersebut bukan
LEXmedia. Risiko hukum perusahaan cangkang kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha di Indonesia. Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum mencatat ratusan ribu entitas korporasi tidak memperbarui data administrasinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan tegas untuk menertibkan korporasi yang tidak aktif melaporkan perubahan datanya. Artikel ini
LEXmedia. Dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia kembali mengalami perubahan signifikan yang krusial bagi pelaku usaha. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 (Permenaker No. 7/2026). Regulasi ini secara spesifik menetapkan daftar pekerjaan alih daya yang legal secara hukum. Oleh karena itu, perusahaan penyedia dan pengguna jasa
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi ketenagakerjaan terbaru pada tahun 2026 ini. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami aturan pekerjaan alih daya/outsourcing secara komprehensif. Langkah ini sangat penting agar hak pekerja dan efisiensi bisnis berjalan seimbang. Selain itu, regulasi baru ini hadir untuk menjawab berbagai ketidakpastian hukum yang terjadi sebelumnya.
LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.
LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul
