LEXmedia. Integrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini telah mengubah jantung pengambilan keputusan strategis korporasi. Namun, penggunaan teknologi AI ini membawa tantangan baru bagi kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Menjelang tahun 2026, Analisis Hukum Penggunaan AI dalam Tata Kelola Perusahaan (GCG) menjadi sangat krusial bagi praktisi hukum. Ahli
LEXmedia. Lanskap digital Indonesia terus berevolusi dengan dinamis. Saat ini, figur publik dan influencer menjadi ujung tombak dalam membentuk opini serta perilaku konsumsi masyarakat. Kekuatan pengaruh ini, yang diukur dari jumlah pengikut dan interaksi, membawa tanggung jawab hukum yang sangat besar. Terutama ketika mereka terlibat dalam promosi kegiatan ilegal. Aktivitas
LEXMedia. Dunia hukum Indonesia kini mengalami transformasi besar pada tahun 2026. Pemerintah mulai mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik di internet. Salah satu terobosan utamanya adalah penguatan mekanisme restorative justice kasus pencemaran nama baik di ruang digital. Masyarakat kini memiliki peluang untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus berakhir di
LEXmedia. Indonesia kini sedang melakukan transformasi digital secara besar-besaran untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, kemajuan teknologi ini membawa risiko nyata bagi kelompok paling rentan, yaitu anak-anak kita. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Strategi Perlindungan Data Anak di Ruang Digital Standar Komdigi 2026 sebagai pilar utama keamanan siber. Kebijakan ini bukan
LEXmedia. Lanskap hukum pidana Indonesia mengalami pergeseran besar sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Salah satu isu paling sensitif adalah regulasi mengenai penyerangan kehormatan di ruang digital. Masyarakat kini perlu membedah secara cermat perbandingan antara Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP 2026 vs UU ITE Lama. Perubahan ini memberikan
LEXmedia. Integrasi smart contract menjanjikan efisiensi tinggi dalam transaksi bisnis modern. Teknologi ini mampu menekan biaya operasional sekaligus mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pelaksanaan perjanjian berulang. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko hukum yang signifikan bagi korporasi yang mengadopsinya. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan kerangka hukum yang adaptif
