Tag: UU PDP

Ilustrasi legalitas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan PHK massal dengan latar belakang palu hakim dan sirkuit digital
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Penggunaan AI di Pengambilan Keputusan PHK Massal

LEXmedia. Transformasi digital mendorong korporasi mengadopsi kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia. Namun, muncul pertanyaan krusial mengenai legalitas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan PHK massal. Perusahaan saat ini sering menggunakan algoritma untuk menganalisis efisiensi dan menentukan nasib pekerja secara masif. Meskipun menawarkan kecepatan, proses ini menyimpan risiko hukum yang

Redaksi LEXmedia 15 May 2026 WIB
Ilustrasi panduan kepatuhan Data Protection Officer korporasi berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi di kantor modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Panduan Kepatuhan Data Protection Officer Korporasi

LEXmedia. Dunia bisnis di Indonesia kini menghadapi standar baru dalam pengelolaan informasi digital. Setiap perusahaan wajib mengikuti Panduan Kepatuhan Data Protection Officer Korporasi Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan informasi pelanggan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) bukan lagi sekadar wacana, melainkan aturan yang mengikat. Oleh karena

Redaksi LEXmedia 13 May 2026 WIB
Ilustrasi rapat dewan direksi membahas tanggung jawab hukum dewan Direksi dalam kegagalan perlindungan data pribadi Konsumen dengan latar belakang logo UU PDP dan keamanan siber
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Direksi Kegagalan Perlindungan Data

LEXmedia. Transformasi digital saat ini memaksa korporasi untuk mengelola data dalam skala yang masif. Namun, perkembangan ini juga melahirkan risiko hukum yang sangat serius bagi manajemen puncak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), aspek keamanan informasi kini menjadi mandat hukum yang sangat ketat.

Redaksi LEXmedia 12 May 2026 WIB
Ilustrasi perlindungan data biometrik wajah dan sidik jari sesuai aturan UU No. 27/2022 (UU PDP)
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Data Pribadi dalam Verifikasi Biometrik Akun Medsos

LEXmedia. Penerapan verifikasi biometrik seperti pemindaian wajah dan sidik jari kini menjadi standar keamanan baru di berbagai platform media sosial. Namun, penggunaan teknologi ini membawa tantangan besar terhadap perlindungan data pribadi warga negara, sehingga pemerintah menetapkan UU No. 27/2022 (UU PDP) sebagai payung hukum utama. Artikel ini akan mengupas tuntas

Redaksi LEXmedia 10 May 2026 WIB
Analisis legalitas bukti chat WhatsApp dalam sidang perceraian untuk pembuktian hukum yang sah menurut UU ITE
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Bukti Chat WhatsApp di Sidang Perceraian

LEXmedia. Era digital mengubah cara kita berkomunikasi secara total. Saat ini, jejak digital menjadi instrumen pembuktian dominan dalam ruang sidang perdata. Banyak orang mempertanyakan mengenai Legalitas Bukti Chat WhatsApp dalam Sidang Perceraian di tahun 2026 ini. Percakapan singkat di aplikasi pesan sering kali menjadi saksi bisu dalam sengketa rumah tangga.

Redaksi LEXmedia 8 May 2026 WIB
Visualisasi implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di sektor FinTech melalui sistem keamanan data digital terenkripsi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi sektor FinTech

LEXmedia. Era transformasi digital mendorong sektor teknologi finansial (FinTech) menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Layanan pembayaran digital dan pinjaman online sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi dalam volume masif. Data ini mencakup identitas, riwayat transaksi, hingga data biometrik yang sangat sensitif. Oleh karena itu, implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Redaksi LEXmedia 7 May 2026 WIB
Ilustrasi langkah hukum menghadapi pinjol ilegal dengan ancaman sebar data pada perangkat smartphone
Artikel
Redaksi LEXmedia

Langkah Hukum Hadapi Pinjol Ilegal dengan Ancaman Sebar Data

LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas finansial dan psikologis masyarakat Indonesia. Banyak nasabah terjebak dalam skema bunga tinggi yang berujung pada praktik penagihan kasar. Selain itu, ancaman yang paling meresahkan adalah penyebaran data pribadi kepada kontak ponsel nasabah. Oleh karena itu, Anda harus memahami

Redaksi LEXmedia 6 May 2026 WIB
Ilustrasi mekanisme penunjukan Data Protection Officer (DPO) korporasi sesuai UU PDP dalam rapat direksi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme Penunjukan DPO Korporasi Sesuai UU PDP

LEXmedia. Era digital saat ini memaksa korporasi untuk memandang data pribadi sebagai aset sekaligus tanggung jawab hukum yang besar. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi titik balik bagi tata kelola data di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan lagi sekadar

Redaksi LEXmedia 1 May 2026 WIB
Infografis Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Open Banking Indonesia 2026 sesuai UU PDP
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Open Banking

LEXmedia. Dunia perbankan sedang mengalami revolusi besar melalui adopsi teknologi Open Banking yang semakin masif di tanah air. Inovasi ini memungkinkan integrasi layanan keuangan antar-aplikasi melalui mekanisme Application Programming Interface (API). Namun, integrasi tersebut membawa tantangan besar terkait keamanan informasi finansial nasabah. Oleh karena itu, penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam

Redaksi LEXmedia 1 May 2026 WIB
Ilustrasi sanksi denda korporasi kebocoran data berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Denda Korporasi Kebocoran Data di UU PDP

LEXmedia. Indonesia kini memasuki era baru dalam keamanan informasi digital. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah peta risiko bisnis secara signifikan. Saat ini, setiap perusahaan wajib memahami Sanksi Denda Korporasi Kebocoran Data agar tidak terjerat masalah hukum yang fatal. Pemerintah memberikan aturan tegas

Redaksi LEXmedia 22 Apr 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Jerat Hukum Video DFK di Media Sosial

    Artikel, Redaksi 20 Sep 2026 WIB

  2. Syarat dan Kepatuhan Tenaga Kerja Asing

    Artikel, Korporasi 19 Sep 2026 WIB

  3. Ketika Aset Pailit Dipegang Kreditor Separatis: Siapa yang Berkuasa Menjual?

    Artikel, Praktisi 19 Sep 2026 WIB

  4. Hukum Perlindungan Konsumen Belanja Online

    Artikel, Redaksi 19 Sep 2026 WIB

  5. Urutan Pembayaran Utang PT Pailit

    Artikel, Korporasi 18 Sep 2026 WIB