LEXmedia. Transaksi tanah dengan kwitansi masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Banyak orang menganggap kwitansi sudah cukup sebagai bukti kepemilikan setelah uang diserahkan. Padahal, anggapan ini keliru secara hukum. Artikel ini membahas risiko hukum kwitansi jual beli tanah, dasar hukum yang mengaturnya, serta langkah aman agar
LEXmedia. Balik nama sertipikat tanah elektronik menjadi kebutuhan hukum yang mendesak bagi masyarakat yang membeli, mewarisi, atau menerima hibah tanah. Sejak Kementerian ATR/BPN mendorong digitalisasi layanan pertanahan, prosesnya kini berjalan melalui sistem terintegrasi. Namun, banyak pemilik tanah masih bingung memahami alur dan dasar hukumnya. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Ancaman mafia tanah terus berevolusi menjadi tantangan serius bagi kepastian hukum di Indonesia. Fenomena ini merupakan kejahatan pertanahan yang terencana, terstruktur, dan seringkali terorganisir. Oleh karena itu, kita memerlukan langkah hukum menghadapi sengketa tanah dengan mafia tanah yang tepat. Kejahatan ini biasanya melibatkan pemalsuan dokumen dan manipulasi surat keterangan
