Tag: Alat Bukti Elektronik

Ilustrasi kewenangan penyadapan di Indonesia: palu hakim, kitab hukum, dan ponsel dengan gelombang suara di ruang pemantauan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewenangan Penyadapan di Indonesia

LEXmedia. Penyadapan adalah salah satu tindakan negara yang paling jauh masuk ke ruang privasi warga. Karena itu, kewenangan penyadapan di Indonesia hanya boleh dijalankan oleh lembaga tertentu yang ditunjuk undang-undang. Namun, banyak pelaku usaha, karyawan, dan masyarakat umum belum tahu siapa saja lembaga itu. Artikel ini membahas dasar hukumnya secara

Kamera CCTV di ruang pemeriksaan sebagai ilustrasi rekaman pemeriksaan tersangka oleh penyidik dan advokat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Rekaman Pemeriksaan Tersangka

LEXmedia. Rekaman pemeriksaan tersangka kini bukan lagi sekadar praktik baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (UU 20/2025) menjadikannya kewajiban penyidik. KUHAP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. Namun, banyak pihak masih bertanya apa yang harus penyidik rekam, siapa yang

Praktisi hukum menandatangani kontrak elektronik dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi di tablet digital
Artikel
Redaksi LEXmedia

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Persidangan

LEXmedia. Transaksi bisnis di Indonesia kini bergerak cepat menuju format digital. Oleh karena itu, pertanyaan tentang keabsahan tanda tangan elektronik menjadi sangat relevan bagi pelaku usaha, notaris, dan praktisi hukum. Selain soal keabsahan kontrak, banyak pihak juga mempertanyakan kekuatan pembuktian dokumen elektronik apabila sengketa berlanjut ke persidangan. Artikel ini menguraikan

Praktisi hukum memeriksa bukti digital chat WhatsApp sebagai alat bukti di persidangan perdata
Artikel
Redaksi LEXmedia

Bukti Digital Chat WhatsApp di Persidangan Perdata

LEXmedia. Percakapan WhatsApp kini menjadi bagian tak terpisahkan dari transaksi bisnis, kesepakatan kerja, hingga komunikasi rumah tangga. Ketika sengketa perdata muncul, pertanyaan yang paling sering diajukan klien kepada praktisi hukum adalah apakah bukti digital chat WhatsApp bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Pertanyaan ini wajar muncul karena screenshot