LEXmedia. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema yang cukup pelik. Hal ini terjadi saat penyidik harus melakukan penahanan tersangka korupsi yang sedang sakit. Persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis prosedural semata. Sebaliknya, isu ini menyentuh aspek mendasar mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia kini mengalami transformasi besar yang mempengaruhi mekanisme penegakan hukum. Pemahaman mengenai tata cara penuntutan pidana menurut KUHAP baru menjadi instrumen penting demi menjamin kepastian hukum substantif. Regulasi ini tidak sekadar mengatur aspek formalitas persidangan, tetapi juga menjaga keseimbangan hak antara terdakwa dan korban. Hadirnya Undang-Undang
LEXmedia. Penahanan merupakan upaya paksa yang sering memicu diskusi intens dalam sistem peradilan pidana kita, aturan mengenai penahanan menjadi tolok ukur keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejak pengesahan UU No. 1 Tahun 2023, kita menyaksikan perbedaan aturan penahanan pidana KUHP lama vs KUHP baru yang sangat
LEXmedia. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan pembalakan liar. Praktik kejahatan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menggerogoti potensi penerimaan negara. Dalam konteks penegakan hukum, tindakan penyitaan barang bukti kayu ilegal menjadi langkah krusial yang wajib berjalan secara sah. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap tindakan penyitaan didasarkan pada
