LEXmedia. Kasus penindakan terhadap 164 tenaga kerja asing (TKA) tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada awal 2026 membuktikan bahwa kepatuhan TKA Indonesia bukan sekadar formalitas administratif. Kementerian Ketenagakerjaan menjatuhkan denda administratif senilai Rp2,17 miliar kepada perusahaan terkait. Oleh karena itu, setiap pemberi kerja wajib memahami syarat hukum sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing.
Pemerintah mengatur penggunaan TKA melalui kerangka hukum berlapis, mulai dari undang-undang ketenagakerjaan hingga regulasi keimigrasian. Selain itu, reorganisasi kelembagaan imigrasi sejak 2024 turut memengaruhi prosedur izin tinggal pekerja asing. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai syarat dan kepatuhan TKA Indonesia, mulai dari dasar hukum, kewajiban RPTKA, aspek keimigrasian, sanksi, hingga rekomendasi kepatuhan bagi perusahaan.
Dasar Hukum Syarat Kepatuhan Tenaga Kerja Asing
Aturan pokok tentang tenaga kerja asing bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 42 hingga Pasal 49. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja (semula UU No. 11/2020, kini UU No. 6/2023) mengubah sejumlah ketentuan tersebut. Perubahan ini mengganti kewajiban izin tertulis menjadi kewajiban memiliki RPTKA.
Sebagai peraturan turunan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menggantikan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. PP ini mengatur kewajiban dan larangan pemberi kerja, prosedur RPTKA, Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), izin tinggal, hingga sanksi administratif. Sementara itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 menjabarkan ketentuan teknis pelaksanaan PP tersebut, termasuk mekanisme pengesahan RPTKA secara daring.
Dengan demikian, pemberi kerja perlu memahami ketiga regulasi ini secara berjenjang. Kepatuhan TKA Indonesia pada dasarnya bergantung pada pemenuhan ketentuan di setiap level regulasi tersebut secara konsisten.
Syarat Utama Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
RPTKA sebagai Fondasi Syarat Kepatuhan Tenaga Kerja Asing
RPTKA merupakan syarat mutlak sebelum perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing. Pemerintah menerbitkan empat jenis pengesahan RPTKA, yaitu untuk pekerjaan sementara maksimal enam bulan dan tidak dapat diperpanjang, pekerjaan lebih dari enam bulan hingga dua tahun, non-DKPTKA, serta kawasan ekonomi khusus. Pengecualian RPTKA hanya berlaku bagi direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, pegawai diplomatik dan konsuler, serta pekerjaan darurat berdurasi sangat singkat.
Selain RPTKA, TKA wajib memiliki kompetensi atau sertifikasi yang sesuai dengan jabatan yang diampu. Oleh sebab itu, verifikasi kualifikasi menjadi tahap penting sebelum perusahaan mengajukan permohonan.
Kewajiban dan Larangan bagi Pemberi Kerja TKA
Perusahaan wajib menunjuk tenaga kerja pendamping berkewarganegaraan Indonesia untuk setiap posisi TKA, kecuali jabatan direksi dan komisaris. Penunjukan ini bertujuan memfasilitasi alih teknologi dan alih keahlian ke tenaga kerja lokal. Perusahaan juga wajib memfasilitasi pendidikan bahasa Indonesia bagi TKA yang dipekerjakan.
Di sisi lain, regulasi ini melarang perusahaan perorangan mempekerjakan TKA. TKA juga dilarang merangkap jabatan pada perusahaan yang sama, maupun menduduki posisi yang mengurusi personalia. Sebagai tambahan, pemberi kerja wajib membayar DKPTKA setiap bulan untuk setiap TKA, kecuali instansi pemerintah, lembaga internasional, dan badan sosial keagamaan tertentu yang dikecualikan secara eksplisit.
Aspek Keimigrasian Syarat Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing
Selain aspek ketenagakerjaan, TKA wajib memenuhi ketentuan keimigrasian. RPTKA yang telah disahkan menjadi dasar penerbitan Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kategori bekerja. Oleh karena itu, proses RPTKA dan izin tinggal saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan.
Sejak pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada akhir 2024, kewenangan penerbitan visa dan izin tinggal beralih dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, ketentuan teknis Visa dan Izin Tinggal bagi TKA tetap mengacu pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 juncto Nomor 11 Tahun 2024, karena kedua peraturan tersebut belum dicabut secara menyeluruh.
Masa berlaku ITAS kerja pertama kali berkisar antara 180 hari hingga dua tahun, tergantung jenis RPTKA yang mendasarinya. Perpanjangan dapat diajukan bertahap, dengan total masa tinggal umumnya tidak melebihi enam tahun.
Sanksi dan Risiko Ketidakpatuhan TKA
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan TKA menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata. Sebagai contoh, pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 TKA bekerja tanpa pengesahan RPTKA, sehingga otoritas menjatuhkan Nota Pemeriksaan dan denda administratif miliaran rupiah. Kasus ini menegaskan bahwa pengawasan TKA melibatkan dua otoritas sekaligus, yaitu pengawas ketenagakerjaan dan pejabat imigrasi.
Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara proses perizinan berusaha, pembekuan RPTKA, hingga pencabutan izin. Selain itu, perusahaan berisiko menghadapi sanksi pidana apabila pelanggaran menyangkut pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan visa kunjungan untuk aktivitas kerja. Akibatnya, reputasi perusahaan dan kelangsungan investasi turut terancam.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum bagi Pemberi Kerja
Perusahaan sebaiknya membangun sistem pemantauan kepatuhan TKA Indonesia secara berkelanjutan. Pertama, tim legal dan HR perlu memverifikasi RPTKA sebelum TKA mulai bekerja. Kedua, perusahaan harus memantau masa berlaku ITAS dan RPTKA agar perpanjangan diajukan tepat waktu.
Selain itu, perusahaan disarankan mendokumentasikan program pelatihan tenaga kerja pendamping dan bahasa Indonesia sebagai bukti kepatuhan. Konsultasi berkala dengan praktisi hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian juga membantu perusahaan mengantisipasi perubahan regulasi. Dengan pendekatan proaktif ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko sanksi sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat di Indonesia.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu RPTKA dan mengapa wajib dimiliki pemberi kerja?
RPTKA adalah dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan pemerintah sebelum TKA mulai bekerja. Dokumen ini memuat jabatan, jangka waktu kerja, dan penunjukan tenaga kerja pendamping. Tanpa RPTKA, pemberi kerja melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan dan berisiko dikenai sanksi administratif hingga penghentian sementara kegiatan usaha perusahaan.
2. Apa sanksi jika perusahaan mempekerjakan TKA tanpa RPTKA?
Perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa RPTKA dapat menerima Nota Pemeriksaan, teguran tertulis, penghentian sementara proses perizinan berusaha, denda administratif, bahkan pencabutan izin usaha. Kasus terbaru menunjukkan nilai denda dapat mencapai miliaran rupiah. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan dan pejabat imigrasi berwenang melakukan pemeriksaan bersama secara langsung di lokasi kerja.
3. Apakah semua TKA wajib dikenakan DKPTKA?
Tidak semua TKA dikenakan DKPTKA. Kewajiban ini berlaku bagi sebagian besar pemberi kerja swasta, namun instansi pemerintah, lembaga internasional, dan badan sosial keagamaan tertentu dikecualikan secara eksplisit. Pemberi kerja perlu memastikan kategori RPTKA yang diajukan, karena skema RPTKA non-DKPTKA juga tersedia untuk kondisi tertentu sesuai regulasi yang berlaku.
4. Berapa lama masa berlaku izin tinggal ITAS bagi TKA?
Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kerja pertama kali diberikan antara 180 hari hingga dua tahun, tergantung jenis visa dan RPTKA yang mendasarinya. Perpanjangan ITAS dapat diajukan secara bertahap, namun akumulasi masa tinggal dengan skema ini umumnya tidak boleh melebihi enam tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini.
