Tag: Hukum Bisnis Indonesia

Dokumen regulasi ekspor komoditas sumber daya alam lewat BUMN dengan latar belakang pelabuhan peti kemas internasional Indonesia yang ramai
Artikel
Redaksi LEXmedia

Komoditas Sumber Daya Alam Ekspor

LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui sektor hukum. Langkah ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tata kelola perdagangan internasional secara spesifik. Daftar Barang Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Wajib Ekspor BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini menjadi acuan baru

Sidang prosedur kepailitan Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Kepailitan PT Utang Jatuh Tempo

LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan

Pelaku usaha memeriksa status izin usaha OSS lama setelah KBLI 2025 resmi berlaku
Artikel
Redaksi LEXmedia

Izin Usaha KBLI Lama dan KBLI 2025

LEXmedia. Pelaku usaha ramai membahas pertanyaan tentang Izin Usaha OSS Lama belakangan ini. Sebabnya, Badan Pusat Statistik resmi mengundangkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Banyak pemilik usaha khawatir Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional yang sudah mereka miliki tiba-tiba tidak berlaku lagi. Kekhawatiran ini wajar. KBLI menjadi

Dokumen hukum PP No. 3 Tahun 2026 tentang larangan penjualan produk digital lewat sistem Multi Level Marketing dengan palu sidang di atas meja kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Larangan Penjualan MLM Produk Digital

LEXmedia. Lanskap bisnis penjualan langsung di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi regulasi yang sangat masif dan ketat. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini wajib mencermati batasan objek dagang yang sah. Salah satu poin

Aturan BEI Panduan Merger Akuisisi Perusahaan Indonesia 2026 yang menjelaskan alur kepatuhan hukum
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan BEI Merger Akuisisi Perusahaan Indonesia

LEXmedia. Lanskap aksi korporasi di Indonesia terus mengalami dinamika besar pada tahun 2026. Transaksi bernilai triliunan rupiah kini memerlukan ketelitian tinggi dalam aspek legalitas. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memahami Aturan BEI Panduan Merger Akuisisi Perusahaan Indonesia 2026 agar proses konsolidasi bisnis berjalan lancar. Kegagalan dalam navigasi hukum