Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan telah lama menjadi persoalan laten dalam hubungan industrial di Indonesia. Dalam banyak kasus, dokumen pendidikan milik pekerja dijadikan “jaminan” untuk mempertahankan hubungan kerja, terutama pada sektor-sektor dengan posisi tawar pekerja yang relatif lemah. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi etika maupun perlindungan hukum.