Tag: Hukum Ketenagakerjaan

Karyawan menerima surat mutasi kerja dari HRD sebelum memutuskan menolak mutasi kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Menolak Mutasi Kerja, Bisa di PHK?

LEXmedia. Pertanyaan tentang menolak mutasi kerja kerap muncul ketika perusahaan memindahkan pekerja ke unit, jabatan, atau kota lain. Banyak pekerja khawatir keputusan menolak mutasi kerja akan langsung berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, jawabannya tidak sesederhana itu. Hukum ketenagakerjaan Indonesia membedakan mutasi yang sah dan mutasi yang cacat prosedur. Artikel

Praktisi hukum menganalisis penerapan vicarious liability kecelakaan kerja bagi tanggung jawab perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Vicarious Liability dalam Kecelakaan Kerja

LEXmedia. Kecelakaan kerja sering menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pekerja? Doktrin vicarious liability dalam kecelakaan kerja menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Doktrin ini menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian karyawannya, meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat

Diskusi legalitas outsourcing pasca MK antara perusahaan dan penyedia jasa alih daya
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK

LEXmedia. Legalitas outsourcing pasca putusan MK menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan pengguna jasa alih daya di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengubah lanskap hukum ketenagakerjaan secara mendasar. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami implikasi putusan ini sebelum menyusun atau memperpanjang kontrak kerja outsourcing. Artikel ini membahas dasar hukum,

Pekerja pabrik manufaktur mengenakan alat pelindung diri sesuai kewajiban K3 perusahaan manufaktur di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban K3 Perusahaan Manufaktur

LEXmedia. Kewajiban K3 perusahaan manufaktur menjadi isu krusial bagi setiap pelaku usaha industri di Indonesia. Pabrik dengan mesin berat, bahan kimia, dan proses produksi bertekanan tinggi menyimpan potensi bahaya kerja yang nyata. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan manufaktur menerapkan standar keselamatan kerja secara ketat dan terukur. Regulasi K3

Dokumen resmi mengenai regulasi daftar pekerjaan alih daya di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan dan Daftar Pekerjaan Alih Daya

LEXmedia. Dinamika hukum ketenagakerjaan di Indonesia kembali mengalami perubahan signifikan yang krusial bagi pelaku usaha. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 (Permenaker No. 7/2026). Regulasi ini secara spesifik menetapkan daftar pekerjaan alih daya yang legal secara hukum. Oleh karena itu, perusahaan penyedia dan pengguna jasa

Penerapan aturan pekerjaan alih daya terbaru di perusahaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Pekerjaan Alih Daya/Outsourcing 2026

LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi ketenagakerjaan terbaru pada tahun 2026 ini. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami aturan pekerjaan alih daya/outsourcing secara komprehensif. Langkah ini sangat penting agar hak pekerja dan efisiensi bisnis berjalan seimbang. Selain itu, regulasi baru ini hadir untuk menjawab berbagai ketidakpastian hukum yang terjadi sebelumnya.

Perlindungan hukum rahasia dagang perusahaan dari mantan karyawan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Rahasia Dagang Perusahaan vs Mantan Karyawan

  LEXmedia. Rahasia dagang perusahaan merupakan aset bisnis paling berharga yang sering kali luput dari perlindungan hukum yang memadai. Banyak perusahaan baru menyadari pentingnya proteksi ini setelah mantan karyawan membocorkan informasi strategis kepada pesaing. Oleh karena itu, memahami kerangka hukum perlindungan rahasia dagang perusahaan di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak bagi

Legal standing serikat pekerja dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legal Standing Serikat Pekerja di PHI

LEXmedia. Legal standing serikat pekerja dalam menggugat peraturan perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan isu hukum yang semakin krusial di tengah dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Banyak serikat pekerja menghadapi situasi di mana peraturan yang berlaku di perusahaan dinilai bertentangan dengan perundang-undangan atau merugikan hak-hak pekerja secara nyata. Oleh karena itu,

Dokumen audit finansial untuk pembuktian kondisi keuangan perusahaan rugi sebagai syarat pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pembuktian Kondisi Perusahaan Syarat PHK

LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu isu paling sensitif dalam ekosistem hubungan industrial di Indonesia. Ketika perusahaan mengalami tekanan finansial hebat, pengurangan karyawan sering kali dianggap sebagai jalan pintas operasional. Namun, regulasi ketat di Indonesia tidak mengizinkan kebijakan tersebut diambil secara sepihak tanpa validasi data yang konkret, perusahaan

Klausul ultimum remedium PHK dalam perjanjian kerja ditinjau oleh konsultan hukum ketenagakerjaan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Klausul Ultimum Remedium PHK Perjanjian Kerja

LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan pekerja dan kelangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan menyisipkan klausul ultimum remedium PHK dalam perjanjian kerja sebagai instrumen hukum terakhir sebelum pengakhiran kontrak kerja. Namun, apakah klausul semacam ini sah secara hukum? Artikel ini menguraikan