LEXmedia. Perlindungan saksi pelaku menjadi instrumen krusial dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Pertanyaannya seberapa jauh negara menjamin keamanan seseorang yang bersedia membongkar kejahatan dari dalam? Pertanyaan ini kian relevan sejak Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban pada 20 Mei 2026. Regulasi ini
LEXmedia. Sistem hukum pidana Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma besar. Penerapan pidana alternatif kini menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Perubahan ini lahir dari kebutuhan mendesak. Lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah mengalami kelebihan kapasitas kronis selama bertahun-tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak selalu dilakukan secara aktif. Banyak orang justru terjerat TPPU pasif tanpa menyadari asal-usul harta yang mereka terima. Fenomena ini kerap menimpa anggota keluarga, karyawan, atau pihak ketiga yang menerima transfer dana mencurigakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang risiko hukum TPPU pasif menjadi kebutuhan
LEXmedia. Indonesia memasuki babak baru hukum pidana sejak KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Perubahan besar ini memunculkan pertanyaan mendesak bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas. Bagaimana nasib perkara yang masih berjalan saat undang-undang lama digantikan? Di titik inilah aturan transisi hukum
LEXmedia. Kasus penganiayaan ringan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cekcok tetangga hingga konflik keluarga. Namun, tidak semua kasus seperti ini harus berakhir di meja hijau. Restorative justice penganiayaan ringan hadir sebagai jalan penyelesaian yang lebih manusiawi. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar penghukuman.
LEXmedia. Pencemaran nama baik kerap menjadi persoalan hukum yang membingungkan masyarakat awam. Banyak orang bertanya, apakah setiap ucapan yang menyinggung pihak lain otomatis bisa dipidana? Jawabannya tidak sesederhana itu. Delik aduan pencemaran nama baik memiliki syarat khusus yang wajib dipahami sebelum seseorang melapor ke pihak berwajib. Oleh karena itu, artikel
LEXmedia. Korban tindak pidana sering mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan yang menimpa mereka. Restitusi korban tindak pidana hadir sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian tersebut secara langsung dari pelaku. Namun, banyak korban belum memahami mekanisme pengajuan restitusi secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Kategori denda pidana dalam KUHP Baru menjadi pengetahuan penting bagi masyarakat dan pelaku usaha sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Sistem denda lama tersebar di ratusan pasal dengan nominal yang berbeda-beda. Namun, KUHP baru menggantinya dengan struktur
LEXmedia. Pidana mati masa percobaan menjadi salah satu terobosan penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Berbeda dengan KUHP lama warisan kolonial, aturan baru ini memberikan jalan tengah antara pihak
LEXmedia. Kerugian keuangan negara menjadi unsur paling krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis dari perspektif undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman Mahkamah Agung. Pemahaman yang akurat sangat penting bagi pelaku usaha, pejabat publik, praktisi hukum, dan masyarakat agar tidak salah menerapkan norma
