Tag: Komisi III DPR RI

Palu hakim, berkas, dan aset sitaan melambangkan perampasan aset tindak pidana di ruang sidang
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perampasan Aset Tindak Pidana: RUU

LEXmedia. Perampasan aset tindak pidana selama ini bergantung pada putusan pidana. Negara harus menghukum pelaku lebih dulu. Namun, pelaku sering meninggal dunia, kabur, atau menghilang. Akibatnya, hasil kejahatan tetap berada di tangan mereka. RUU Perampasan Aset hadir untuk menutup celah tersebut. Draf RUU memperkenalkan mekanisme perdata yang menyasar asetnya, bukan

Palu hakim dan dokumen hukum melambangkan dampak RUU Perampasan Aset terhadap kepastian investasi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

RUU Perampasan Aset dan Iklim Investasi

LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau