LEXmedia. Pertanyaan tentang aset dirampas negara kembali mengemuka di akhir 2026. Komisi III DPR mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perampasan Aset pada masa sidang 10 November 2026. Selain itu, DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, banyak orang masih bingung soal batasannya. Apakah negara bisa mengambil rumah, rekening, atau kendaraan tanpa vonis pidana? Artikel ini menguraikan jawabannya berdasarkan naskah RUU, UU Tipikor, dan UU TPPU.
Mengapa Aturan Aset Dirampas Negara Berubah?
Selama ini, hukum Indonesia memakai pendekatan berbasis pemidanaan (conviction based). Artinya, negara baru bisa merampas harta setelah pengadilan menghukum pelaku. Akibatnya, pemulihan aset sering gagal ketika pelaku kabur, meninggal, atau perkaranya tidak bisa masuk persidangan.
RUU Perampasan Aset menawarkan pendekatan berbeda, yaitu non-conviction based asset forfeiture. Pasal 2 naskah RUU menegaskan bahwa perampasan aset tidak bergantung pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Dengan kata lain, sasarannya adalah harta, bukan orangnya. Meski begitu, Pasal 3 tetap menjaga kewenangan jaksa untuk menuntut pelaku secara pidana.
Sebagai catatan, naskah rujukan artikel ini adalah draf pemerintah tahun 2023. Sementara itu, draf usul inisiatif DPR yang mendapat persetujuan paripurna pada 6 Oktober 2026 memuat sejumlah perubahan. Oleh karena itu, nomor pasal dan rumusan akhir masih bisa bergeser.
Kategori Aset Dirampas Negara Menurut RUU Perampasan Aset
Pasal 1 angka 1 RUU mendefinisikan aset secara luas. Aset mencakup semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang bernilai ekonomis. Jadi, saham, aset kripto, dan hak tagih juga termasuk di dalamnya.
Empat Jenis Aset dalam Pasal 5 Ayat (1)
Pasal 5 ayat (1) merinci empat jenis aset tindak pidana yang menjadi objek perampasan:
1. Aset hasil tindak pidana, baik langsung maupun tidak langsung. Kategori ini mencakup aset yang pelaku hibahkan atau ubah menjadi kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi.
2. Aset sarana kejahatan, yaitu aset yang menjadi alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.
3. Aset pengganti, yakni aset sah milik pelaku sebagai ganti aset yang sudah negara rampas.
4. Barang temuan yang terindikasi kuat berasal dari tindak pidana.
Aset Tidak Wajar sebagai Aset Dirampas Negara
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menambah dua kategori lain. Pertama, aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan pemiliknya tidak mampu membuktikan asal-usulnya secara sah. Kedua, benda sitaan yang berasal dari tindak pidana atau menjadi sarananya. Ketentuan pertama inilah yang paling banyak memicu perdebatan.
Menurut catatan ICW, klausul aset tidak wajar ini justru tidak muncul dalam draf DPR 2026. Padahal, instrumen ini paling relevan untuk menjangkau kekayaan pejabat publik yang janggal. Dalam pandangan penulis, penghapusan klausul tersebut akan melemahkan daya jangkau undang-undang ini.
Syarat dan Kondisi Perampasan Aset
Negara tidak bisa otomatis mengambil semua harta yang terkait perkara. Pasal 6 ayat (1) memasang dua ambang batas kumulatif. Pertama, nilai aset minimal Rp100 juta. Kedua, tindak pidananya memiliki ancaman penjara empat tahun atau lebih. Dengan demikian, kedua syarat ini menyaring kategori aset dirampas negara agar tetap proporsional.
Kemudian, Pasal 7 mengatur keadaan yang membuka jalan perampasan. Mekanisme ini berlaku jika tersangka meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme yang sama juga berlaku bila hakim memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahkan, negara tetap bisa merampas aset yang baru muncul setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap.
Dari sisi prosedur, penyidik wajib meminta izin Pengadilan Negeri sebelum memblokir atau menyita aset. Pemblokiran berlaku paling lama 30 hari, dan penyidik hanya bisa memperpanjangnya satu kali. Di persidangan, Pasal 37 mewajibkan Jaksa Pengacara Negara membuktikan dalil permohonannya. Di samping itu, pihak yang merasa berhak dapat mengajukan keberatan dan perlawanan. Namun, Pasal 38 ayat (2) juga membebankan pembuktian kepada pihak tersebut. Mereka harus membuktikan aset itu miliknya yang sah atau bukan aset tindak pidana.
Dasar Hukum yang Sudah Berlaku: UU Tipikor dan UU TPPU
Sebelum RUU ini berlaku, perampasan tetap berjalan melalui undang-undang yang sudah ada. Masalahnya, mekanisme tersebut tersebar dan banyak yang masih bergantung pada vonis.
UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 (UU Tipikor)
Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor memuat pidana tambahan berupa perampasan barang hasil dan alat korupsi. Selain itu, huruf b mewajibkan pembayaran uang pengganti sebesar harta hasil korupsi. Jika terpidana tidak membayar, jaksa dapat menyita dan melelang hartanya.
UU Tipikor juga mengenal jalur di luar vonis. Pasal 32 sampai 34 memberi kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menggugat secara perdata. Jalur ini terbuka bila bukti pidana kurang, tetapi kerugian negara nyata, atau tersangka meninggal. Sementara itu, Pasal 38 ayat (5) membolehkan hakim merampas barang sitaan meski terdakwa meninggal sebelum putusan. Lebih jauh, Pasal 38B mewajibkan terdakwa membuktikan asal-usul harta yang belum masuk dakwaan.
UU No. 8/2010 tentang TPPU
Pasal 2 UU TPPU menetapkan daftar tindak pidana asal sebagai sumber harta kekayaan hasil kejahatan. Kemudian, Pasal 77 dan 78 menerapkan pembuktian terbalik dalam persidangan. Terdakwa harus membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana.
Instrumen paling dekat dengan model RUU terdapat dalam Pasal 67. Jika penyidik tidak menemukan pelaku dalam 30 hari, ia dapat memohon Pengadilan Negeri menetapkan harta itu sebagai aset negara. Mahkamah Agung mengatur tata caranya melalui PERMA No. 1 Tahun 2013. Selain itu, Pasal 79 ayat (4) memungkinkan perampasan harta sitaan bila terdakwa meninggal sebelum putusan.
Celah dan Risiko RUU Perampasan Aset
RUU ini menyelesaikan masalah lama, tetapi juga membuka risiko baru.
Pertama, ambang ancaman pidana empat tahun terlalu longgar. Banyak delik ringan memenuhi ambang itu, sehingga perampasan bisa menyasar perkara di luar kejahatan ekonomi.
Kedua, standar pembuktian belum tegas. Naskah tidak secara jelas menyebut apakah hakim memakai standar perdata atau pidana. Akibatnya, hakim bisa menafsirkan hubungan antara aset dan tindak pidana terlalu luas.
Ketiga, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik masih bertumpu pada pembuktian oleh pihak itu sendiri. Pembeli properti atau penerima jaminan bisa terjepit tanpa mengetahui riwayat aset. Oleh karena itu, DPR perlu menambah pedoman pembuktian dan kewajiban notifikasi yang lebih ketat.
Rekomendasi Kepatuhan agar Aset Tidak Dirampas Negara
Bagi pelaku usaha dan individu, kepatuhan dokumenter adalah perisai terbaik. Pada akhirnya, risiko aset dirampas negara paling kecil bagi pemilik yang mampu menjelaskan asal-usul hartanya. Berikut langkah praktis yang disarankan:
1. Simpan bukti perolehan setiap aset bernilai besar, termasuk akta, kuitansi, dan mutasi rekening.
2. Selaraskan SPT Tahunan dan LHKPN dengan harta riil agar tidak muncul kesan kekayaan tidak wajar.
3. Lakukan uji tuntas sebelum membeli properti, saham, atau kendaraan dari pihak yang sedang berperkara.
4. Terapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan program anti pencucian uang di korporasi.
5. Ajukan keberatan tepat waktu bila penyidik memblokir atau menyita aset, dengan dukungan bukti dan pendampingan advokat.
Dengan langkah tersebut, tidak hanya patuh hukum, tetapi juga siap menghadapi rezim baru perampasan aset.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah negara bisa merampas aset tanpa putusan pidana?
Bisa, jika DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan rumusan saat ini. Pasal 2 menegaskan perampasan tidak bergantung pada penjatuhan pidana. Meski begitu, negara tetap memerlukan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas permohonan perampasan. Saat ini, jalur serupa sudah tersedia secara terbatas melalui Pasal 67 UU TPPU dan gugatan perdata dalam UU Tipikor.
2. Berapa nilai minimal aset yang bisa dirampas?
Naskah RUU versi pemerintah menetapkan nilai minimal Rp100 juta. Selain itu, tindak pidananya harus memiliki ancaman penjara empat tahun atau lebih. Kedua syarat ini bersifat kumulatif. Pemerintah dapat mengubah batas nilai tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Namun, angka akhir masih bisa berubah selama pembahasan DIM antara DPR dan pemerintah pada akhir 2026.
3. Apakah aset milik keluarga atau pihak ketiga bisa ikut dirampas?
Bisa, bila aset tersebut berasal dari tindak pidana, termasuk yang pelaku hibahkan kepada orang lain. Namun, pihak ketiga beriktikad baik berhak mengajukan keberatan atau perlawanan ke pengadilan. Mereka wajib membuktikan bahwa mereka memperoleh aset itu secara sah. Oleh karena itu, dokumentasi perolehan aset seperti akta, kuitansi, dan bukti transfer menjadi sangat penting.
4. Apa beda perampasan aset dan uang pengganti dalam UU Tipikor?
Uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam Pasal 18 UU Tipikor yang bergantung pada vonis terhadap terpidana. Sebaliknya, perampasan aset dalam RUU menyasar harta secara langsung tanpa harus menghukum pelaku. Jadi, uang pengganti mengejar orang, sedangkan perampasan aset mengejar harta. Keduanya bisa saling melengkapi dalam pemulihan kerugian negara, terutama ketika pelaku kabur atau meninggal dunia.
