Tag: KUHP Baru

Dampak pencabutan izin usaha perusahaan manufaktur akibat pelanggaran hukum lingkungan hidup di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pencabutan Izin Usaha Manufaktur dan Hukum Lingkungan Hidup

LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi

Penerapan restorative justice di tingkat pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2024 dan UU No 1 Tahun 2023
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restorative Justice di Tingkat Pengadilan dalam KUHP dan PerMA

LEXmedia. Transformasi besar sedang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa pergeseran paradigma hukum yang sangat fundamental. Sistem peradilan kita kini mulai meninggalkan model retributif yang kaku dan beralih ke model restoratif yang humanis. Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah penerapan

Visual analisis pasal penghinaan presiden kuhp baru dan kebebasan berpendapat di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pasal Penghinaan Presiden KUHP dan Kebebasan Berpendapat

LEXmedia. Ekosistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki babak baru yang sangat monumental melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peralihan dari hukum warisan kolonial menuju norma hukum nasional ini membawa optimisme besar bagi kemajuan sistem peradilan. Namun, ketentuan dalam kluster pasal penyerangan harkat dan

Ilustrasi legalitas bukti rekaman CCTV digital dalam kasus pidana KUHP 2026 untuk persidangan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Bukti Rekaman CCTV di Kasus Pidana KUHP

LEXmedia. Indonesia sedang bersiap menghadapi transisi besar dalam dunia hukum pidana. Kehadiran Legalitas Bukti Rekaman CCTV Digital dalam Kasus Pidana KUHP menjadi topik hangat di kalangan praktisi dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional membawa perubahan besar pada cara kita memandang alat bukti. Teknologi digital, khususnya kamera

Ilustrasi Pemain dan Penyidik Polri yang menampilkan Jerat Hukum Judi Online bagi Pemain dan Promotor Menurut KUHP dan UU ITE
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Judi Online Pemain dan Promotor

LEXmedia. Maraknya praktik perjudian daring di Indonesia kini menjadi ancaman serius bagi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib memahami Jerat Hukum Judi Online bagi Pemain dan Promotor Menurut KUHP Nasional terbaru. Fenomena ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif biasa. Namun, ini merupakan kejahatan siber terstruktur yang melibatkan

Ilustrasi kecemasan seorang influencer Indonesia yang memegang smartphone dengan latar belakang logo kepolisian dan dokumen hukum siber terkait Tanggung Jawab Hukum Influencer dalam Promosi Judi Online Terselubung
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Influencer Promosi Judi Online Terselubung

LEXmedia. Lanskap digital Indonesia terus berevolusi dengan dinamis. Saat ini, figur publik dan influencer menjadi ujung tombak dalam membentuk opini serta perilaku konsumsi masyarakat. Kekuatan pengaruh ini, yang diukur dari jumlah pengikut dan interaksi, membawa tanggung jawab hukum yang sangat besar. Terutama ketika mereka terlibat dalam promosi kegiatan ilegal. Aktivitas

Ilustrasi Analisis Putusan MK No 93/PUU-XXIV/2026 tentang Uji Materiil KUHP terkait Pasal Berita Bohong dengan palu hakim dan teks konstitusi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Putusan MK tentang Uji Materiil KUHP Pasal Berita Bohong

LEXmedia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa harapan besar bagi modernisasi hukum di Indonesia. Namun, publik kini menaruh perhatian besar terhadap Analisis Putusan MK No 93/PUU-XXIV/2026 tentang Uji Materiil KUHP terkait Pasal Berita Bohong. Mahkamah Konstitusi kembali menjadi benteng terakhir untuk menguji konstitusionalitas norma yang dianggap represif. Selain