LEXmedia. Ekosistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki babak baru yang sangat monumental melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peralihan dari hukum warisan kolonial menuju norma hukum nasional ini membawa optimisme besar bagi kemajuan sistem peradilan. Namun, ketentuan dalam kluster pasal penyerangan harkat dan
LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan
LEXmedia. Ruang digital kini menjadi arena utama bagi interaksi publik di Indonesia. Namun, perkembangan pesat ini juga memicu peningkatan kasus hukum secara signifikan. Salah satu isu paling sensitif adalah analisis hukum kasus pencemaran nama baik pejabat di ruang digital. Pemerintah berupaya keras menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi
LEXmedia. Delik aduan absolut kasus perzinaan dalam KUHP Nasional menjadi perbincangan hangat pada tahun 2026 ini. Indonesia kini resmi memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengesahan ini menandai berakhirnya era hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad. Namun, reformasi ini membawa
LEXmedia. Indonesia memasuki babak baru dalam sistem peradilan pidana melalui pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu poin paling krusial adalah ketentuan pidana mati dalam KUHP Nasional. Kebijakan ini mengubah wajah sanksi terberat dari hukuman mati langsung menjadi pidana bersyarat. Pemerintah kini mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada sekadar pembalasan dendam. Oleh
Tulisan ini paling pas dibaca sebagai pasangan dari artikel sebelumnya tentang batasan kritik dan pencemaran nama baik menurut KUHP. Kalau artikel sebelumnya membahas garis pemisah antara kritik yang sah dan serangan kehormatan, maka artikel ini masuk ke fase berikutnya: apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah terlanjur dituduh mencemarkan nama
LEXmedia. Indonesia kini memasuki era baru dalam penegakan hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan. Pemerintah secara resmi mengesahkan regulasi terbaru untuk menyelaraskan sanksi di tengah masyarakat. Artikel ini menyajikan Perubahan Sistem Denda Pidana Menurut UU Nomor 1 Tahun 2026 yang menjadi rujukan krusial bagi publik. Kita kini meninggalkan sistem
LEXmedia. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra merupakan sosok sentral dalam dinamika hukum tata negara di tanah air. Beliau bukan sekadar akademisi, melainkan juga seorang negarawan yang menjadi arsitek kepastian hukum. Sebagai pakar hukum Indonesia, beliau memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam berbagai rezim pemerintahan. Ketajaman analisisnya seringkali menjadi penentu
LEXmedia. Indonesia kini memasuki babak baru dalam penanganan Kasus Narkotika: Tren Pidana Rehab vs Penjara. Pada awal tahun 2026, perubahan regulasi secara drastis mempengaruhi nasib para penyalahguna narkotika di pengadilan. Mahkamah Agung (MA) mulai menunjukkan pergeseran filosofi dari penghukuman represif menjadi pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami hak
