LEXmedia. Korban tindak pidana sering mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan yang menimpa mereka. Restitusi korban tindak pidana hadir sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian tersebut secara langsung dari pelaku. Namun, banyak korban belum memahami mekanisme pengajuan restitusi secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Kategori denda pidana dalam KUHP Baru menjadi pengetahuan penting bagi masyarakat dan pelaku usaha sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Sistem denda lama tersebar di ratusan pasal dengan nominal yang berbeda-beda. Namun, KUHP baru menggantinya dengan struktur
LEXmedia. Konsep living law dalam masyarakat kembali menjadi sorotan utama dunia peradilan Indonesia. Hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang tertulis. Sebagai penegak keadilan substantif, hakim wajib menggali nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar wacana akademis belaka, kini memiliki landasan konstitusional dan legislatif yang kuat. Artikel
LEXmedia. Banyak pejabat publik dan pelaku usaha khawatir setiap penyimpangan anggaran otomatis berujung pidana. Padahal, hukum Indonesia membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Perbedaan kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi ini menentukan apakah suatu penyimpangan diselesaikan melalui koreksi internal atau berujung proses pidana di pengadilan. Artikel
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh korporasi menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum ekonomi. Korporasi memiliki struktur organisasi berlapis. Struktur ini sering menyulitkan penegak hukum menelusuri pertanggungjawaban pidana. Artikel ini membahas syarat formal pembuktian TPPU korporasi. Analisis berpijak pada UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 1 Tahun 2023
LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Perubahan ini bukan sekadar revisi pasal biasa. Perbedaan KUHP lama vs KUHP baru ini menyentuh cara berpikir mendasar tentang keadilan pidana. Oleh karena itu, masyarakat wajib
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, memahami dampak KUHP Nasional terhadap hak terdakwa menjadi kebutuhan mendesak bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggantikan
LEXmedia. Kontrak pengadaan barang jasa pemerintah menjadi area hukum paling berisiko bagi vendor di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami potensi jerat pidana yang sesungguhnya mengintai mereka. Oleh karena itu, panduan hukum praktis ini hadir untuk membantu vendor memahami regulasi secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu, penguasaan atas UU
LEXmedia. Pencucian uang tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan paling merugikan bagi perekonomian dan tatanan negara Indonesia. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia selalu hadir sebagai lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), khususnya korupsi. Oleh karena itu, memahami kerangka hukumnya secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku
LEXmedia. Peredaran gelap narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan bagi semua pihak. Pemerintah terus memperketat pengawasan melalui berbagai instrumen hukum untuk memutus mata rantai distribusi zat terlarang ini, fokus utama penegakan hukum kini tertuju pada jerat hukum pidana pengedar narkoba skala besar yang melibatkan jaringan
