Tag: KUHP Nasional

Ilustrasi Pencemaran nama baik, batas kritik, unsur delik aduan, hak jawab dan koreksi
Artikel
Ajis Mujahidin

Dituduh Mencemarkan Nama Baik? Begini Cara Menjawabnya

Tulisan ini paling pas dibaca sebagai pasangan dari artikel sebelumnya tentang batasan kritik dan pencemaran nama baik menurut KUHP. Kalau artikel sebelumnya membahas garis pemisah antara kritik yang sah dan serangan kehormatan, maka artikel ini masuk ke fase berikutnya: apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah terlanjur dituduh mencemarkan nama

Ilustrasi dokumen resmi Panduan Perubahan Sistem Denda Pidana Menurut UU Nomor 1 Tahun 2026 di atas meja hijau persidangan
Artikel
Redaksi LEXmedia

UU No 1/2026 Perubahan Sistem Denda Pidana

LEXmedia. Indonesia kini memasuki era baru dalam penegakan hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan. Pemerintah secara resmi mengesahkan regulasi terbaru untuk menyelaraskan sanksi di tengah masyarakat. Artikel ini menyajikan Perubahan Sistem Denda Pidana Menurut UU Nomor 1 Tahun 2026 yang menjadi rujukan krusial bagi publik. Kita kini meninggalkan sistem

Visual Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, sosok arsitek hukum yang berperan besar dalam transformasi sistem hukum nasional Indonesia
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra: Pakar Hukum Indonesia

LEXmedia. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra merupakan sosok sentral dalam dinamika hukum tata negara di tanah air. Beliau bukan sekadar akademisi, melainkan juga seorang negarawan yang menjadi arsitek kepastian hukum. Sebagai pakar hukum Indonesia, beliau memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam berbagai rezim pemerintahan. Ketajaman analisisnya seringkali menjadi penentu

Ilustrasi menunjukkan perbandingan antara simbol rehabilitasi medis dan sel penjara dalam Kasus Narkotika: Tren Pidana Rehab vs Penjara
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kasus Narkotika: Tren Pidana Rehab vs Penjara

LEXmedia. Indonesia kini memasuki babak baru dalam penanganan Kasus Narkotika: Tren Pidana Rehab vs Penjara. Pada awal tahun 2026, perubahan regulasi secara drastis mempengaruhi nasib para penyalahguna narkotika di pengadilan. Mahkamah Agung (MA) mulai menunjukkan pergeseran filosofi dari penghukuman represif menjadi pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami hak