LEXmedia. Konversi utang menjadi saham menjadi salah satu strategi restrukturisasi modal yang makin banyak dipilih oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan kreditur mengubah tagihannya menjadi penyertaan saham. Sebagai hasilnya, beban utang perusahaan berkurang tanpa arus kas keluar. Namun, praktik konversi utang menjadi saham tidak dapat dilakukan sembarangan.
LEXmedia. Kasus penyebaran data pribadi oleh platform Fintech Lending (Pinjaman Online/Pinjol) masih terus terjadi di Indonesia. Banyak nasabah mengalami teror penagihan setelah kontak pribadinya disebarkan tanpa izin. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari kejelasan tentang sanksi hukum penyebaran data pribadi yang berlaku bagi penyelenggara fintech lending nakal. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Klausul eksonerasi kerap muncul dalam perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Klausul ini bertujuan mengalihkan atau membatasi tanggung jawab hukum pihak yang membuatnya. Namun, tidak semua klausul eksonerasi otomatis sah di mata hukum Indonesia. Konsumen sering menjumpai klausul ini dalam struk parkir, tiket transportasi, hingga syarat dan ketentuan layanan
LEXmedia. Transaksi digital tumbuh pesat di Indonesia. Perjanjian jual beli, kerja sama bisnis, hingga pinjam meminjam kini banyak dilakukan tanpa tanda tangan basah. Pertanyaannya, apakah kontrak yang dibuat secara digital tersebut mengikat secara hukum? Jawabannya ya, selama memenuhi syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Artikel ini
LEXmedia. Transaksi tanah dengan kwitansi masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Banyak orang menganggap kwitansi sudah cukup sebagai bukti kepemilikan setelah uang diserahkan. Padahal, anggapan ini keliru secara hukum. Artikel ini membahas risiko hukum kwitansi jual beli tanah, dasar hukum yang mengaturnya, serta langkah aman agar
LEXmedia. Transaksi jual beli saham menjadi instrumen bisnis yang sering digunakan dalam restrukturisasi kepemilikan Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha keliru menganggap transaksi ini bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan internal perseroan. Padahal, jual beli saham tanpa RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius. Risiko ini semakin besar jika Anggaran
LEXmedia. Transaksi bisnis di Indonesia kini bergerak cepat menuju format digital. Oleh karena itu, pertanyaan tentang keabsahan tanda tangan elektronik menjadi sangat relevan bagi pelaku usaha, notaris, dan praktisi hukum. Selain soal keabsahan kontrak, banyak pihak juga mempertanyakan kekuatan pembuktian dokumen elektronik apabila sengketa berlanjut ke persidangan. Artikel ini menguraikan
LEXmedia. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menghadapi kompleksitas hukum yang tinggi saat menjalin perjanjian bisnis di Indonesia. Mitigasi risiko wanprestasi PMA menjadi kebutuhan mendesak karena perbedaan sistem hukum, bahasa, dan kebiasaan bisnis antar pihak. Oleh karena itu, pelaku usaha PMA perlu memahami kerangka hukum yang mengatur wanprestasi sejak tahap penyusunan
LEXmedia. Percakapan WhatsApp kini menjadi bagian tak terpisahkan dari transaksi bisnis, kesepakatan kerja, hingga komunikasi rumah tangga. Ketika sengketa perdata muncul, pertanyaan yang paling sering diajukan klien kepada praktisi hukum adalah apakah bukti digital chat WhatsApp bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Pertanyaan ini wajar muncul karena screenshot
LEXmedia. Kecelakaan kerja sering menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pekerja? Doktrin vicarious liability dalam kecelakaan kerja menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Doktrin ini menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian karyawannya, meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat
