LEXmedia. Larangan jual data pengguna pinjol kini menjadi salah satu fokus utama regulasi jasa keuangan digital di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2026 pada 5 Agustus 2026 untuk memperkuat perlindungan data pengguna pinjaman online. Peraturan ini melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal terus meresahkan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ribuan entitas pinjaman online ilegal setiap tahun melalui Satgas PASTI. Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya menghentikan praktik penagihan yang mengancam dan merendahkan korban. Selain itu, banyak korban kehilangan data pribadi akibat modus penyebaran kontak secara
LEXmedia. Merger dan akuisisi perusahaan terbuka merupakan aksi korporasi strategis yang berdampak besar bagi pemegang saham publik. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari direksi, komisaris, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan terbuka wajib memahami aturan dan tahapan hukum secara menyeluruh sebelum melaksanakan merger dan akuisisi perusahaan
LEXmedia. Kasus kebocoran data nasabah bank kian marak terjadi seiring digitalisasi layanan perbankan di Indonesia. Nasabah kerap tidak menyadari bahwa data pribadinya, mulai dari nomor identitas hingga riwayat transaksi, tersimpan dalam sistem elektronik yang rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, memahami perlindungan hukum kebocoran data nasabah bank menjadi kebutuhan
LEXmedia. Reformasi pengawasan sektor keuangan nasional memasuki babak baru. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 139/PUU-XXIII/2025 mengoreksi norma pembayaran manfaat pensiun dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tidak lama setelah putusan tersebut diucapkan, pemerintah mengesahkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4
LEXmedia. Legalitas fintech derivatif aset keuangan digital menjadi isu krusial bagi pelaku usaha teknologi finansial di Indonesia. Minat masyarakat terhadap instrumen investasi digital terus meningkat setiap tahun. Namun, kompleksitas produk derivatif menuntut kepastian hukum yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun kerangka regulasi
LEXmedia. Transaksi bursa karbon kini menjadi agenda hukum penting bagi perusahaan di sektor energi, kehutanan, dan industri padat emisi. Pemerintah memperkuat aturan transaksi bursa karbon perusahaan melalui tiga regulasi utama yang saling terkait, yaitu UU No. 4/2023, Perpres No. 110/2025, dan POJK No. 10/2026. Ketiga regulasi ini membentuk kerangka hukum
LEXmedia. Perlindungan hukum investor kripto menjadi isu mendesak di Indonesia. Jumlah pengguna aset kripto terus bertambah setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini juga membuka celah bagi praktik penggelapan aset oleh Pedagang Aset Kripto atau exchanger. Investor sering kehilangan akses ke dana mereka tanpa penjelasan yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
LEXmedia. Kasus penyebaran data pribadi oleh platform Fintech Lending (Pinjaman Online/Pinjol) masih terus terjadi di Indonesia. Banyak nasabah mengalami teror penagihan setelah kontak pribadinya disebarkan tanpa izin. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari kejelasan tentang sanksi hukum penyebaran data pribadi yang berlaku bagi penyelenggara fintech lending nakal. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Perusahaan penyelenggara aset kripto di Indonesia kini menghadapi kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Sejak peralihan kewenangan dari Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang mandat penuh atas pengaturan dan pengawasan sektor ini. Oleh karena itu, memahami mekanisme pelaporan aset kripto ke OJK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap penyelenggara perdagangan aset
