Tag: OJK

Penerapan Standar KYC dan Perlindungan Konsumen Perdagangan Aset Kripto pada aplikasi smartphone di kantor hukum
Artikel
Redaksi LEXmedia

Standar KYC dan Proteksi Aset Kripto

LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan

Diskusi regulasi kewajiban rencana bisnis perdagangan aset kripto oleh jajaran direksi dan in-house counsel perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Rencana Bisnis Perdagangan Aset Kripto

LEXmedia. Perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia mendorong regulator untuk memperkuat kerangka hukum aktivitas perdagangan aset digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.07/2025. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban rencana bisnis perdagangan aset kripto bagi seluruh penyelenggara, langkah ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola yang

Analisis Yuridis Aturan Free Float Saham Emiten berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2026 di Bursa Efek Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Free Float Saham Emiten Berdasarkan POJK 2026

LEXmedia. Dinamika pasar modal Indonesia di tahun 2026 mengalami transformasi regulasi yang sangat fundamental. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bertindak tegas secara resmi memperketat aturan free float saham emiten demi likuiditas perdagangan. Langkah ini diambil demi meningkatkan daya saing bursa di kancah global. Selain itu, salah satu

Implementasi kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan non-publik rantai pasok global di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pelaporan ESG bagi Perusahaan Non-Publik Rantai Pasok Global

LEXmedia. Pergeseran paradigma bisnis kontemporer menuntut akuntabilitas yang nyata dari seluruh pelaku usaha. Saat ini, perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada perolehan keuntungan finansial semata. Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) telah menjadi metrik esensial untuk menilai keberlanjutan korporasi. Kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan non-publik rantai pasok global kini

Visualisasi implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di sektor FinTech melalui sistem keamanan data digital terenkripsi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi sektor FinTech

LEXmedia. Era transformasi digital mendorong sektor teknologi finansial (FinTech) menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Layanan pembayaran digital dan pinjaman online sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi dalam volume masif. Data ini mencakup identitas, riwayat transaksi, hingga data biometrik yang sangat sensitif. Oleh karena itu, implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Ilustrasi langkah hukum menghadapi pinjol ilegal dengan ancaman sebar data pada perangkat smartphone
Artikel
Redaksi LEXmedia

Langkah Hukum Hadapi Pinjol Ilegal dengan Ancaman Sebar Data

LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas finansial dan psikologis masyarakat Indonesia. Banyak nasabah terjebak dalam skema bunga tinggi yang berujung pada praktik penagihan kasar. Selain itu, ancaman yang paling meresahkan adalah penyebaran data pribadi kepada kontak ponsel nasabah. Oleh karena itu, Anda harus memahami

Visual mengenai kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan publik di bursa efek menurut regulasi OJK
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Pelaporan ESG Perusahaan Publik Bursa Efek

LEXmedia. Lanskap korporasi global telah mengalami transformasi fundamental dalam dekade terakhir. Saat ini, isu Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi sekadar kegiatan filantropi sukarela. ESG telah bergeser menjadi komponen esensial dalam manajemen risiko dan strategi bisnis jangka panjang. Kewajiban pelaporan ESG bagi perusahaan publik di bursa efek kini menjadi