LEXmedia. Kewajiban TKDN pengadaan BUMN kembali menjadi sorotan setelah Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan paling menonjol terdapat pada Pasal 66. Pasal tersebut kini memuat hierarki berjenjang penggunaan produk dalam negeri. Akibatnya,
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) menjadi krusial bagi penyelenggara negara maupun pelaku usaha. Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan skema ini menuntut kepatuhan regulasi yang sangat ketat.
LEXmedia. Dalam dunia bisnis modern, sengketa kontrak merupakan risiko yang tidak terhindarkan. Penerapan klausul arbitrase dalam kontrak pengadaan barang jasa menjadi solusi strategis bagi perusahaan untuk menjaga kepastian operasional. Kita menyadari bahwa perselisihan mengenai wanprestasi sering menguras energi dan sumber daya. Oleh karena itu, menentukan forum penyelesaian sengketa sejak awal
