Tag: PP 49/2024

Palu hakim di samping koin kripto dan tablet grafik harga, ilustrasi legalitas perdagangan aset kripto di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Perdagangan Aset Kripto

LEXmedia. Legalitas perdagangan aset kripto di Indonesia kini bergantung pada izin dan pengawasan OJK. Sejak 10 Januari 2025, OJK mengambil alih pengaturan kripto dari Bappebti. Namun, banyak orang masih bertanya apakah jual beli kripto itu sah. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan kerangka hukum terbaru. Pembahasan mencakup POJK 27/2024, POJK

Redaksi LEXmedia 2 Oct 2026 WIB
Tim kepatuhan perusahaan menyusun laporan pelaporan aset kripto OJK di kantor modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pelaporan Aset Kripto ke OJK

LEXmedia. Perusahaan penyelenggara aset kripto di Indonesia kini menghadapi kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Sejak peralihan kewenangan dari Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang mandat penuh atas pengaturan dan pengawasan sektor ini. Oleh karena itu, memahami mekanisme pelaporan aset kripto ke OJK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap penyelenggara perdagangan aset

Redaksi LEXmedia 5 Aug 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Aturan Kuota Internet Tidak Hangus

    Artikel, Redaksi 17 Oct 2026 WIB

  2. Kewenangan BP BUMN dan Danantara

    Artikel, Korporasi 17 Oct 2026 WIB

  3. Syarat WNA Menjadi WNI Terbaru

    Artikel, Redaksi 17 Oct 2026 WIB

  4. Larangan Perusahaan Menahan Ijazah Pekerja

    Artikel, Redaksi 16 Oct 2026 WIB

  5. Regulasi Modal Minimum PMA

    Artikel, Korporasi 16 Oct 2026 WIB