Tag: PP 50/2012

Tim audit kepatuhan hukum ESG perusahaan publik meninjau laporan keberlanjutan di ruang rapat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Audit Kepatuhan Hukum ESG Perusahaan Publik

LEXmedia. Audit kepatuhan hukum ESG kini menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan publik di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan emiten menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sejak 2017. Selain itu, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat basis hukum pengawasan ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menyusun mekanisme audit

Direksi perusahaan meninjau dokumen kepatuhan K3 sebagai bagian dari tanggung jawab direksi K3 di perseroan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Direksi dan Kewajiban K3

LEXmedia. Kecelakaan kerja bukan sekadar insiden operasional biasa. Peristiwa ini dapat membuka pintu bagi tuntutan hukum yang serius terhadap pengurus perseroan. Tanggung jawab direksi muncul ketika perusahaan lalai menjalankan kewajiban K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kelalaian ini dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Oleh karena itu, setiap anggota direksi

Pekerja pabrik manufaktur mengenakan alat pelindung diri sesuai kewajiban K3 perusahaan manufaktur di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban K3 Perusahaan Manufaktur

LEXmedia. Kewajiban K3 perusahaan manufaktur menjadi isu krusial bagi setiap pelaku usaha industri di Indonesia. Pabrik dengan mesin berat, bahan kimia, dan proses produksi bertekanan tinggi menyimpan potensi bahaya kerja yang nyata. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan manufaktur menerapkan standar keselamatan kerja secara ketat dan terukur. Regulasi K3