LEXmedia. Selama dua dekade, setiap kerugian BUMN kerap berujung pada dakwaan korupsi. Akibatnya, banyak direksi enggan mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Namun, peta hukum itu kini berubah. UU 16/2025 dan PP 38/2026 menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara. Meski demikian, norma baru ini tidak otomatis menghapus risiko pidana. Selain
LEXmedia. Isu pembuktian penyalahgunaan wewenang pejabat publik kerap menimbulkan kebingungan hukum di Indonesia. Sebab, satu perbuatan dapat masuk ranah administrasi sekaligus pidana korupsi. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan pembahasan yang berfokus pada syarat yang wajib dipenuhi sebelum pejabat dinyatakan menyalahgunakan wewenang. Selain itu, uraian ini merujuk pada UU No.
LEXmedia. Kerugian keuangan negara menjadi unsur paling krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis dari perspektif undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman Mahkamah Agung. Pemahaman yang akurat sangat penting bagi pelaku usaha, pejabat publik, praktisi hukum, dan masyarakat agar tidak salah menerapkan norma
