LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum
LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam
LEXmedia. Pembagian keuntungan perusahaan sebelum akhir tahun buku sering menjadi pilihan menarik bagi pemegang saham. Namun, keputusan korporasi ini menyimpan risiko hukum yang sangat besar bagi manajemen. Pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pembagian dividen interim: Prosedur dan tanggung jawab direksi menjadi benteng pertahanan utama korporasi. Direksi tidak boleh gegabah dalam
