Tag: UU 01/2023

Dampak pencabutan izin usaha perusahaan manufaktur akibat pelanggaran hukum lingkungan hidup di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pencabutan Izin Usaha Manufaktur dan Hukum Lingkungan Hidup

LEXmedia. Lanskap regulasi lingkungan hidup di Indonesia kini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Pemerintah secara tegas mengintegrasikan perizinan berusaha dengan kepatuhan lingkungan pasca-amandemen regulasi sektoral. Sektor manufaktur, sebagai tulang punggung ekonomi, membawa risiko ekologis yang besar, mulai dari emisi hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, ketika pelanggaran hukum berulang terjadi

Infografis mengenai skema pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional di Indonesia tahun 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP Nasional

LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia resmi memasuki babak baru. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 mengubah lanskap kepatuhan bisnis secara drastis. Regulasi baru ini menetapkan standar ketat bagi pelaku usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP Nasional kini bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan risiko hukum

Penerapan restorative justice di tingkat pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2024 dan UU No 1 Tahun 2023
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restorative Justice di Tingkat Pengadilan dalam KUHP dan PerMA

LEXmedia. Transformasi besar sedang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa pergeseran paradigma hukum yang sangat fundamental. Sistem peradilan kita kini mulai meninggalkan model retributif yang kaku dan beralih ke model restoratif yang humanis. Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah penerapan

Visual analisis pasal penghinaan presiden kuhp baru dan kebebasan berpendapat di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pasal Penghinaan Presiden KUHP dan Kebebasan Berpendapat

LEXmedia. Ekosistem hukum pidana Indonesia resmi memasuki babak baru yang sangat monumental melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peralihan dari hukum warisan kolonial menuju norma hukum nasional ini membawa optimisme besar bagi kemajuan sistem peradilan. Namun, ketentuan dalam kluster pasal penyerangan harkat dan

Panduan perlindungan direksi dari tuntutan pidana berdasarkan KUHP Nasional di kantor hukum
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Direksi dari Tuntutan Pidana Berdasarkan KUHP

LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan

Analisis Hukum Kasus Pencemaran Nama Baik Pejabat di Ruang Digital menggunakan gawai dan palu hakim
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Pencemaran Nama Baik Pejabat di Ruang Digital

LEXmedia. Ruang digital kini menjadi arena utama bagi interaksi publik di Indonesia. Namun, perkembangan pesat ini juga memicu peningkatan kasus hukum secara signifikan. Salah satu isu paling sensitif adalah analisis hukum kasus pencemaran nama baik pejabat di ruang digital. Pemerintah berupaya keras menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi

Analisis Delik Aduan Absolut Kasus Perzinaan dalam KUHP Nasional sesuai UU No. 1/2023 Pasal 411
Artikel
Redaksi LEXmedia

Delik Aduan Absolut Kasus Perzinaan dalam KUHP Nasional

LEXmedia. Delik aduan absolut kasus perzinaan dalam KUHP Nasional menjadi perbincangan hangat pada tahun 2026 ini. Indonesia kini resmi memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengesahan ini menandai berakhirnya era hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad. Namun, reformasi ini membawa

Infografis Ketentuan Pidana Mati dalam KUHP Nasional: Masa Percobaan 10 Tahun yang menjelaskan alur Pasal 100
Artikel
Redaksi LEXmedia

Ketentuan Pidana Mati dalam KUHP Nasional

LEXmedia. Indonesia memasuki babak baru dalam sistem peradilan pidana melalui pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu poin paling krusial adalah ketentuan pidana mati dalam KUHP Nasional. Kebijakan ini mengubah wajah sanksi terberat dari hukuman mati langsung menjadi pidana bersyarat. Pemerintah kini mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada sekadar pembalasan dendam. Oleh

Ilustrasi syarat dan prosedur restorative justice di tingkat penyidikan polri dengan latar belakang kantor polisi dan proses mediasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penerapan Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Polri

LEXmedia. Indonesia kini memasuki era transformasi hukum pidana yang sangat fundamental. Masyarakat perlu memahami Syarat dan Prosedur Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Polri sebagai solusi hukum modern. Seiring dengan berlakunya UU No. 1/2023 atau KUHP Nasional pada tahun 2026, pendekatan hukum bergeser. Fokus utama kita kini beralih dari penghukuman pelaku

Ilustrasi legalitas bukti rekaman CCTV digital dalam kasus pidana KUHP 2026 untuk persidangan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Bukti Rekaman CCTV di Kasus Pidana KUHP

LEXmedia. Indonesia sedang bersiap menghadapi transisi besar dalam dunia hukum pidana. Kehadiran Legalitas Bukti Rekaman CCTV Digital dalam Kasus Pidana KUHP menjadi topik hangat di kalangan praktisi dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional membawa perubahan besar pada cara kita memandang alat bukti. Teknologi digital, khususnya kamera