LEXmedia. Kasus penganiayaan ringan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cekcok tetangga hingga konflik keluarga. Namun, tidak semua kasus seperti ini harus berakhir di meja hijau. Restorative justice penganiayaan ringan hadir sebagai jalan penyelesaian yang lebih manusiawi. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar penghukuman.
LEXmedia. Pencemaran nama baik kerap menjadi persoalan hukum yang membingungkan masyarakat awam. Banyak orang bertanya, apakah setiap ucapan yang menyinggung pihak lain otomatis bisa dipidana? Jawabannya tidak sesederhana itu. Delik aduan pencemaran nama baik memiliki syarat khusus yang wajib dipahami sebelum seseorang melapor ke pihak berwajib. Oleh karena itu, artikel
LEXmedia. Konten fitnah dan berita bohong di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dalam hitungan jam. Oleh karena itu, banyak korban mencari cara take down konten fitnah secara cepat dan sah menurut hukum. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari KUHP Nasional hingga aturan
LEXmedia. Korban tindak pidana sering mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan yang menimpa mereka. Restitusi korban tindak pidana hadir sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian tersebut secara langsung dari pelaku. Namun, banyak korban belum memahami mekanisme pengajuan restitusi secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Kategori denda pidana dalam KUHP Baru menjadi pengetahuan penting bagi masyarakat dan pelaku usaha sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Sistem denda lama tersebar di ratusan pasal dengan nominal yang berbeda-beda. Namun, KUHP baru menggantinya dengan struktur
LEXmedia. Konsep living law dalam masyarakat kembali menjadi sorotan utama dunia peradilan Indonesia. Hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang tertulis. Sebagai penegak keadilan substantif, hakim wajib menggali nilai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar wacana akademis belaka, kini memiliki landasan konstitusional dan legislatif yang kuat. Artikel
LEXmedia. Pidana mati masa percobaan menjadi salah satu terobosan penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Berbeda dengan KUHP lama warisan kolonial, aturan baru ini memberikan jalan tengah antara pihak
LEXmedia. Banyak pejabat publik dan pelaku usaha khawatir setiap penyimpangan anggaran otomatis berujung pidana. Padahal, hukum Indonesia membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Perbedaan kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi ini menentukan apakah suatu penyimpangan diselesaikan melalui koreksi internal atau berujung proses pidana di pengadilan. Artikel
LEXmedia. Kecelakaan kerja sering menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pekerja? Doktrin vicarious liability dalam kecelakaan kerja menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Doktrin ini menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian karyawannya, meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat
LEXmedia. Fraud oleh direksi merupakan salah satu ancaman tata kelola paling serius bagi perseroan terbatas di Indonesia. Direksi memegang kewenangan pengurusan yang luas, sehingga penyalahgunaan posisi tersebut dapat menimbulkan kerugian material bagi perseroan, pemegang saham, dan kreditur. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban direksi menjadi
