LEXmedia. Kecelakaan kerja sering menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pekerja? Doktrin vicarious liability dalam kecelakaan kerja menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Doktrin ini menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian karyawannya, meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat
LEXmedia. Fraud oleh direksi merupakan salah satu ancaman tata kelola paling serius bagi perseroan terbatas di Indonesia. Direksi memegang kewenangan pengurusan yang luas, sehingga penyalahgunaan posisi tersebut dapat menimbulkan kerugian material bagi perseroan, pemegang saham, dan kreditur. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban direksi menjadi
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh korporasi menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum ekonomi. Korporasi memiliki struktur organisasi berlapis. Struktur ini sering menyulitkan penegak hukum menelusuri pertanggungjawaban pidana. Artikel ini membahas syarat formal pembuktian TPPU korporasi. Analisis berpijak pada UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 1 Tahun 2023
LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi meninggalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Perubahan ini bukan sekadar revisi pasal biasa. Perbedaan KUHP lama vs KUHP baru ini menyentuh cara berpikir mendasar tentang keadilan pidana. Oleh karena itu, masyarakat wajib
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, memahami dampak KUHP Nasional terhadap hak terdakwa menjadi kebutuhan mendesak bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggantikan
LEXmedia. Kontrak pengadaan barang jasa pemerintah menjadi area hukum paling berisiko bagi vendor di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami potensi jerat pidana yang sesungguhnya mengintai mereka. Oleh karena itu, panduan hukum praktis ini hadir untuk membantu vendor memahami regulasi secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu, penguasaan atas UU
LEXmedia. Sistem peradilan pidana di Indonesia kini mengalami transformasi besar yang lebih humanis dan progresif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum mulai mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara. Pemerintah merancang kebijakan ini untuk mengatasi masalah akut over kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan. Selain itu, langkah strategis ini dapat mempercepat
LEXmedia. Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin menjadi sorotan tajam publik belakangan ini. Banyak institusi pendidikan langsung mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku. Sanksi tersebut biasanya berupa pembekuan hak akademik temporer bagi mahasiswa atau dosen yang terlibat. Namun, sebuah pertanyaan besar sering kali muncul di
LEXmedia. Pencucian uang tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan paling merugikan bagi perekonomian dan tatanan negara Indonesia. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia selalu hadir sebagai lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), khususnya korupsi. Oleh karena itu, memahami kerangka hukumnya secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku
LEXmedia. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian yang sangat kuat. Aparat penegak hukum selalu mengandalkan keutuhan alat bukti untuk menjerat pelaku kejahatan keuangan. Namun, tantangan besar sering muncul ketika pihak tertentu berupaya menyembunyikan rekam jejak kejahatan mereka. Oleh karena itu, publik harus memahami konsekuensi hukum menghilangkan barang bukti
