LEXmedia. Perlindungan hukum investor kripto menjadi isu mendesak di Indonesia. Jumlah pengguna aset kripto terus bertambah setiap tahun. Namun, pertumbuhan ini juga membuka celah bagi praktik penggelapan aset oleh Pedagang Aset Kripto atau exchanger. Investor sering kehilangan akses ke dana mereka tanpa penjelasan yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
LEXmedia. Perusahaan penyelenggara aset kripto di Indonesia kini menghadapi kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Sejak peralihan kewenangan dari Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang mandat penuh atas pengaturan dan pengawasan sektor ini. Oleh karena itu, memahami mekanisme pelaporan aset kripto ke OJK menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap penyelenggara perdagangan aset
LEXmedia. Praktik penagihan pinjaman online (pinjol) ilegal masih marak terjadi di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Banyak konsumen mengalami intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi saat proses penagihan berlangsung. Padahal, hukum Indonesia telah mengatur batasan tegas mengenai cara penagihan yang sah. Oleh karena itu, memahami legalitas penagihan pinjaman online ilegal
LEXmedia. Praktik insider trading merupakan salah satu ancaman serius bagi integritas pasar modal Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum terbuka untuk publik guna meraih keuntungan pribadi. Akibatnya, prinsip keterbukaan dan kesetaraan informasi antar investor menjadi rusak. Oleh karena itu, memahami jerat hukum insider trading menjadi
LEXmedia. Fenomena rekomendasi saham dari akun media sosial tanpa izin resmi terus meningkat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kondisi tersebut dengan menegakkan sanksi pemutusan akses influencer saham yang terbukti menyesatkan publik. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk melindungi konsumen dari informasi investasi yang tidak akurat. Oleh karena
LEXmedia. Indonesia kini berkomitmen penuh dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi ketat untuk mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, perusahaan yang lalai menjalankan bisnis ini secara akuntabel akan menghadapi sanksi perdagangan karbon yang sangat berat. Urgensi Akuntabilitas dalam Bursa Karbon Indonesia Pemerintah
LEXmedia. Perusahaan perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak seiring adopsi aset digital oleh masyarakat yang tumbuh pesat. Namun, di balik peluang keuntungan yang besar, terdapat risiko hukum yang sangat serius ketika sistem digital mengalami gangguan. Kebocoran data, kerusakan sistem, atau penghentian layanan sepihak dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis
LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
LEXmedia. Perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia mendorong regulator untuk memperkuat kerangka hukum aktivitas perdagangan aset digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.07/2025. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban rencana bisnis perdagangan aset kripto bagi seluruh penyelenggara, langkah ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola yang
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas finansial dan psikologis masyarakat Indonesia. Banyak nasabah terjebak dalam skema bunga tinggi yang berujung pada praktik penagihan kasar. Selain itu, ancaman yang paling meresahkan adalah penyebaran data pribadi kepada kontak ponsel nasabah. Oleh karena itu, Anda harus memahami
