Tag: UU 19/2016

Ilustrasi tindak pidana penyadapan berupa ponsel yang disadap di samping palu hakim dan buku hukum
Artikel
Editorial LEXmedia

Tindak Pidana Penyadapan Ilegal

LEXmedia. Ponsel kini menyimpan hampir seluruh kehidupan pribadi kita. Percakapan keluarga, urusan bisnis, hingga data kesehatan mengalir lewat aplikasi pesan setiap hari. Namun, kemudahan ini membuka celah baru bagi pelanggaran privasi. Tindak pidana penyadapan ilegal menjadi ancaman nyata bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, publik perlu memahami batas antara

Smartphone berisi hasil penyadapan ilegal di samping palu hakim di ruang sidang pengadilan Indonesia
Artikel
Editorial LEXmedia

Hasil Penyadapan Ilegal Jadi Alat Bukti?

LEXmedia. Sejak KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026, hasil penyadapan ilegal tidak dapat dipakai sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Pasal 235 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun, untuk menjawabnya secara utuh, kita perlu

Profesional menandatangani kontrak elektronik yang memenuhi syarat sah kontrak elektronik di laptop
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat Sah Kontrak Elektronik

LEXmedia. Transaksi digital tumbuh pesat di Indonesia. Perjanjian jual beli, kerja sama bisnis, hingga pinjam meminjam kini banyak dilakukan tanpa tanda tangan basah. Pertanyaannya, apakah kontrak yang dibuat secara digital tersebut mengikat secara hukum? Jawabannya ya, selama memenuhi syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Artikel ini

Praktisi hukum memeriksa bukti digital chat WhatsApp sebagai alat bukti di persidangan perdata
Artikel
Redaksi LEXmedia

Bukti Digital Chat WhatsApp di Persidangan Perdata

LEXmedia. Percakapan WhatsApp kini menjadi bagian tak terpisahkan dari transaksi bisnis, kesepakatan kerja, hingga komunikasi rumah tangga. Ketika sengketa perdata muncul, pertanyaan yang paling sering diajukan klien kepada praktisi hukum adalah apakah bukti digital chat WhatsApp bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Pertanyaan ini wajar muncul karena screenshot

Ilustrasi jerat hukum insider trading di pasar modal Indonesia dengan latar data saham dan simbol keadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Insider Trading Pasar Modal

LEXmedia. Praktik insider trading merupakan salah satu ancaman serius bagi integritas pasar modal Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi material yang belum terbuka untuk publik guna meraih keuntungan pribadi. Akibatnya, prinsip keterbukaan dan kesetaraan informasi antar investor menjadi rusak. Oleh karena itu, memahami jerat hukum insider trading menjadi

Direksi menandatangani akta RUPS menggunakan tanda tangan elektronik di hadapan notaris
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Direksi Akta RUPS

LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum