Tag: UU 20/2025

Analisis perluasan wewenang praperadilan dalam KUHAP baru 2026 di Pengadilan Negeri
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perluasan Wewenang Praperadilan dalam KUHAP Baru

LEXmedia. Ekosistem hukum Indonesia saat ini memasuki era baru yang sangat fundamental. Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Regulasi modern ini berjalan beriringan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat luas wajib memahami reformasi yudisial ini secara menyeluruh.

Panduan perlindungan direksi dari tuntutan pidana berdasarkan KUHP Nasional di kantor hukum
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Direksi dari Tuntutan Pidana Berdasarkan KUHP

LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan

Mekanisme asset recovery tindak pidana korporasi UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP)
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mekanisme Asset Recovery Tindak Pidana Korporasi

LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan regulasi hukum acara pidana yang baru bagi entitas bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku bisnis wajib memahami mekanisme asset recovery tindak pidana korporasi UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP). Aturan ini mengubah cara penegak hukum mengejar kerugian negara secara signifikan. Selain itu, hukum kini