LEXmedia. Akuisisi Perseroan Terbatas (PT) tertutup oleh Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi strategi populer bagi investor asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia secara cepat. Alih-alih mendirikan badan usaha baru, investor memilih mengambil alih saham perusahaan tertutup yang sudah memiliki jaringan bisnis, aset, dan izin operasional. Namun, proses ini tidak
LEXmedia. Pendirian Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi strategi investasi yang terus berkembang di Indonesia. Investor asing dan domestik bersinergi dalam perusahaan patungan untuk mengoptimalkan akses pasar sekaligus memenuhi ketentuan regulasi. Namun, proses hukumnya memerlukan pemahaman mendalam terhadap beberapa lapisan regulasi. Kerangka hukum
LEXmedia. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus mendorong transformasi ekonomi nasional melalui agenda hilirisasi komoditas mentah. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas fiskal yang sangat menarik minat korporasi global. Salah satu daya tarik utamanya adalah fasilitas insentif pajak
LEXmedia. Pembentukan superholding BUMN bernama Danantara Indonesia menjadi kebijakan paling strategis dalam reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Langkah besar ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan internal, namun juga membawa implikasi hukum superholding BUMN Danantara Indonesia bagi investor asing secara signifikan. Perubahan masif ini terjadi dalam kerangka regulasi yang sangat
LEXmedia. Praktik pinjam nama atau nominee dalam kepemilikan saham korporasi di Indonesia telah lama menjadi isu krusial. Banyak investor asing menggunakan perjanjian terselubung ini untuk menguasai sektor bisnis yang sebenarnya tertutup bagi modal asing. Oleh karena itu, penegakan hukum nominee perusahaan pemegang saham asing di Indonesia kini menjadi prioritas utama
LEXmedia. Dinamika hukum bisnis di Indonesia mencatat sejarah baru lewat kehadiran Lembaga Danantara Indonesia. Kehadiran entitas baru ini memicu diskusi hangat mengenai kewenangan hukum lembaga Danantara dalam investasi BUMN. Pembentukan lembaga ini bukan sekadar urusan restrukturisasi administratif biasa. Namun, kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola investasi kekayaan
