LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.
LEXmedia. Penerapan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis kini menjadi pilihan utama para pelaku usaha di Indonesia. Mekanisme ini menawarkan efisiensi tinggi, kerahasiaan rapat, dan putusan final. Namun, sebuah persoalan yuridis muncul ketika izin usaha salah satu pihak dicabut oleh regulator. Banyak pihak bingung apakah klausul arbitrase dalam kontrak bisnis tetap
LEXmedia. Serangan ransomware terus mengancam ekosistem bisnis Indonesia secara masif. Tanggung jawab hukum direksi menjadi isu sentral ketika perusahaan menderita kerugian besar akibat enkripsi data oleh peretas siber. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan perlu memahami kerangka hukum yang mengatur risiko ini secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini menganalisis landasan
LEXmedia. Perseroan terbatas sering kali mengambil keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan mufakat dari seluruh pihak. Sebagian pemegang saham minoritas terkadang menolak aksi korporasi yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, hukum memberikan hak keluar demi melindungi kepentingan mereka. Regulasi menyediakan buyback saham
LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul
LEXmedia. Merger perusahaan multinasional merupakan strategi konsolidasi bisnis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pelaku usaha asing dan domestik kerap menggabungkan entitas hukum untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun demikian, aspek hukum merger perusahaan multinasional harus dipahami secara komprehensif sebelum proses penggabungan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan
LEXmedia. Transformasi digital mendorong perseroan terbatas untuk mengadopsi mekanisme rapat daring secara masif. Namun, pertanyaan krusial segera muncul: apakah tanda tangan elektronik direksi dalam akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah? Pertanyaan ini menyentuh persimpangan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum
LEXmedia. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) akibat perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menjadi kewajiban hukum yang mendesak bagi seluruh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan KBLI versi 2025 melalui regulasi terbaru. Oleh karena itu, setiap PT yang mencantumkan kode KBLI lama dalam anggaran dasar wajib
LEXmedia. Praktik pinjam nama atau nominee dalam kepemilikan saham korporasi di Indonesia telah lama menjadi isu krusial. Banyak investor asing menggunakan perjanjian terselubung ini untuk menguasai sektor bisnis yang sebenarnya tertutup bagi modal asing. Oleh karena itu, penegakan hukum nominee perusahaan pemegang saham asing di Indonesia kini menjadi prioritas utama
