LEXmedia. Memasuki tahun 2026, tekanan ekonomi global dan transformasi teknologi memaksa banyak korporasi melakukan restrukturisasi organisasi secara masif. Namun, manajemen harus memahami bahwa tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi 2026 bukan sekadar masalah finansial. Hal ini menyangkut kepatuhan hukum yang ketat untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan. Oleh karena
LEXmedia. Menghadapi pemutusan hubungan kerja tentu bukan hal mudah bagi siapa pun. Namun, Anda harus memahami hak hukum yang berlaku saat ini secara mendalam. Artikel ini menyajikan Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 untuk membantu Anda. Perusahaan seringkali melakukan tindakan sepihak tanpa alasan yang jelas.
LEXmedia. Regulasi Outsourcing 2026: Daftar Pekerjaan yang Dilarang Menurut UU Ciptaker kini menjadi pusat perhatian bagi setiap jajaran direksi dan konsultan hukum korporasi di Indonesia. Perubahan fundamental dalam ekosistem hubungan industrial mengharuskan perusahaan untuk segera melakukan audit internal. Pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 secara resmi menetapkan kerangka hukum
LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu paling sensitif dalam dinamika industri di Indonesia. Namun, pengusaha tetap dapat melakukannya demi keberlangsungan bisnis asalkan mematuhi koridor hukum. Kita perlu memahami bahwa prosedur PHK sah pasca UU Cipta Kerja perusahaan 2026 kini menuntut transparansi dan dokumentasi yang jauh lebih ketat. Pemerintah merancang
LEXmedia. Menghadapi dinamika ekonomi tahun 2026, pemahaman mengenai jaring pengaman sosial menjadi sangat krusial bagi tenaga kerja. Saat ini, banyak pekerja mengalami ketidakpastian akibat restrukturisasi perusahaan yang masif. Pemerintah telah memperkuat perlindungan ini melalui Prosedur Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP 2026 bagi Karyawan PHK. Program ini memberikan bantuan tunai, akses
LEXmedia – Jakarta. Isu UU Cipta Kerja tarif telekomunikasi kembali menjadi perhatian publik setelah masuk ke tahap pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini tidak hanya menyangkut regulasi industri, tetapi juga menyentuh langsung hak konsumen, khususnya terkait praktik kuota internet hangus. Dalam analisis sidang MK UU Cipta Kerja tarif
