LEXmedia. Perpanjangan HGU tanah negara menjadi isu krusial bagi pelaku usaha perkebunan, pertanian, dan perikanan di Indonesia. Hak Guna Usaha (HGU) memberikan kewenangan mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Namun, jangka waktu tersebut tidak berlaku selamanya sehingga pemegang hak wajib memahami mekanisme perpanjangannya. Selain itu, kehadiran Badan Bank Tanah
LEXmedia. Kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sebelum kontrak kerja berakhir kerap membingungkan pekerja kontrak di Indonesia. Banyak pekerja tidak menyadari bahwa hukum ketenagakerjaan melindungi mereka secara spesifik dalam situasi ini. Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, hak finansial, serta langkah praktis yang dapat
LEXmedia. Cuti melahirkan pekerja wanita merupakan hak dasar yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap pekerja wanita berhak mengambil masa istirahat sebelum dan sesudah persalinan tanpa kehilangan pekerjaannya. Namun, banyak perusahaan dan pekerja belum memahami perubahan aturan terbaru. Oleh karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, hak pengupahan, dan
LEXmedia. Skema joint venture antara perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) menjadi pilihan populer bagi pelaku usaha di Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan investor asing masuk ke pasar domestik tanpa harus mendirikan perusahaan sepenuhnya dari nol. Namun, skema joint venture PMA tidak bisa dijalankan sembarangan. Pemerintah
LEXmedia. Setiap pelaku usaha yang telah mengantongi perizinan berusaha memiliki kewajiban administratif penting, yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kewajiban ini sering luput dari perhatian, padahal konsekuensinya cukup serius bagi kelangsungan izin usaha. Oleh karena itu, memahami dasar hukum, subjek wajib lapor, dan mekanisme pelaporan menjadi hal krusial bagi
LEXmedia. Kehadiran entitas perseroan perorangan menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan pelaku usaha mendirikan badan hukum tanpa membagi kepemilikan saham. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pendirian PT perorangan menjadi sangat krusial bagi kepastian hukum bisnis. Pemerintah terus mempermudah prosedur legalitas demi
LEXmedia. Sanksi tidak memiliki sertifikat standar kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha berisiko tinggi di Indonesia. Pemerintah memperketat pengawasan perizinan berusaha sejak berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami konsekuensi hukum jika beroperasi tanpa dokumen legalitas yang sesuai kategori risikonya. Artikel ini membahas dasar
LEXmedia. Kecelakaan kerja sering menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pekerja? Doktrin vicarious liability dalam kecelakaan kerja menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Doktrin ini menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian karyawannya, meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat
LEXmedia. Legalitas outsourcing pasca putusan MK menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan pengguna jasa alih daya di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengubah lanskap hukum ketenagakerjaan secara mendasar. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami implikasi putusan ini sebelum menyusun atau memperpanjang kontrak kerja outsourcing. Artikel ini membahas dasar hukum,
LEXmedia. Akuisisi Perseroan Terbatas (PT) tertutup oleh Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi strategi populer bagi investor asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia secara cepat. Alih-alih mendirikan badan usaha baru, investor memilih mengambil alih saham perusahaan tertutup yang sudah memiliki jaringan bisnis, aset, dan izin operasional. Namun, proses ini tidak
