Tag: UU MD3

Kursi kosong di ruang sidang paripurna MPR sebagai ilustrasi pengisian jabatan wakil presiden menurut UUD 1945
Artikel
Editorial LEXmedia

Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden

LEXmedia. Pengisian jabatan wakil presiden kini menjadi isu ketatanegaraan yang nyata, bukan lagi wacana akademik. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak 12 November 2026. Kekosongan itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri. Oleh karena itu, publik perlu memahami jalur konstitusional yang kini berjalan.

Sidang paripurna MPR dengan naskah UUD 1945 dan dua amplop resmi yang melambangkan syarat calon wapres pengganti usulan Presiden
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran

LEXmedia. Syarat calon wakil presiden pengganti kini menjadi pertanyaan hukum yang banyak dicari publik. Pertanyaan ini muncul setelah Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak 12 November 2026. Kekosongan itu terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Selanjutnya, MPR menetapkan rapat paripurna

Ilustrasi perbedaan surat pengunduran diri dan putusan MK dalam proses pemakzulan wakil presiden di ruang sidang MPR
Artikel
Editorial LEXmedia

Pemakzulan vs Pengunduran Diri Wakil Presiden

LEXmedia. Perdebatan tentang pemakzulan wakil presiden kembali menguat pada November 2026. Pemicunya adalah kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabar itu muncul ketika DPR tengah menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, publik kerap menyamakan dua jalur tersebut. Padahal, mundur dan dimakzulkan memiliki dasar hukum, prosedur, serta akibat hukum