Syarat Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran

LEXmedia. Syarat calon wakil presiden pengganti kini menjadi pertanyaan hukum yang banyak dicari publik. Pertanyaan ini muncul setelah Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak 12 November 2026. Kekosongan itu terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Selanjutnya, MPR menetapkan rapat paripurna pemilihan Wakil Presiden pada Rabu, 2 Desember 2026.

Mekanisme ini belum pernah dipakai sejak amendemen ketiga UUD 1945 pada 2001. Oleh karena itu, banyak pihak bertanya siapa yang boleh diusulkan Presiden. Apakah calon wajib berasal dari partai politik? Artikel ini menguraikan dasar hukum, syarat, dan tahapan pengisian jabatan tersebut secara ringkas.

Dasar Hukum Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Konstitusi menjadi rujukan utama. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Dari ketentuan itu, kita dapat menarik tiga unsur pokok. Pertama, Presiden memegang hak mengusulkan dua nama. Kedua, MPR memegang hak memilih satu di antaranya. Ketiga, konstitusi membatasi waktu penyelenggaraan sidang paling lama 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Selain itu, Pasal 4 huruf e UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menegaskan wewenang MPR tersebut. Adapun tata cara teknisnya, MPR mengaturnya dalam Peraturan MPR tentang Tata Tertib. Menurut tata tertib yang dikutip media, Presiden menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya. Tenggatnya paling lambat 14 hari sebelum rapat paripurna.

Syarat Calon Wakil Presiden Pengganti dalam UUD NRI 1945

Pasal 8 ayat (2) tidak memuat daftar syarat tersendiri. Namun, hal itu tidak berarti Presiden bebas mengusulkan siapa saja. Calon terpilih tetap akan memangku jabatan Wakil Presiden. Karena itu, syarat jabatan Wakil Presiden dalam konstitusi tetap berlaku sepenuhnya.

Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan empat syarat dasar berikut:

1. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya;

2. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

3. Tidak pernah mengkhianati negara; dan

4. Mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban Wakil Presiden.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) mendelegasikan pengaturan syarat lebih lanjut kepada undang-undang. Delegasi inilah yang menghubungkan konstitusi dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di samping itu, Pasal 7 UUD NRI 1945 membatasi masa jabatan Wakil Presiden paling lama dua periode.

Syarat Calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 169 UU Pemilu memuat 20 syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Secara praktis, kita dapat mengelompokkannya ke dalam lima kategori agar mudah diperiksa.

Syarat Kewarganegaraan dan Integritas

Calon wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (huruf a). Ia harus WNI sejak lahir (huruf b), dan suami atau istrinya juga WNI (huruf c). Selain itu, calon tidak pernah mengkhianati negara, korupsi, atau melakukan tindak pidana berat lainnya (huruf d). Calon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela (huruf j). Kemudian, ia setia kepada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (huruf o). Terakhir, calon bukan bekas anggota PKI atau organisasi massanya (huruf s).

Syarat Kesehatan, Usia, dan Pendidikan

Calon harus mampu secara rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika (huruf e). Usia minimal calon adalah 40 tahun (huruf q). Namun, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperluas norma ini. Menurut putusan itu, orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk pilkada, juga memenuhi syarat usia. Adapun syarat pendidikan minimal adalah tamat SMA atau sederajat (huruf r).

Syarat Hukum, Keuangan, dan Perpajakan

Calon tidak pernah dipidana penjara karena tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih (huruf p). Ketentuan ini merujuk pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ia juga tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan (huruf i). Selain itu, calon tidak sedang menanggung utang yang merugikan keuangan negara (huruf h). Ia wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi berwenang (huruf g). Lebih lanjut, calon wajib memiliki NPWP dan telah membayar pajak lima tahun terakhir (huruf m).

Syarat Jabatan dan Domisili

Calon harus bertempat tinggal di wilayah NKRI (huruf f). Ia belum pernah menjabat Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan (huruf n). Selanjutnya, calon tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD (huruf k).

Syarat yang Bersifat Kepemiluan

Beberapa syarat berkaitan erat dengan proses pemilu. Contohnya, syarat terdaftar sebagai Pemilih (huruf l) serta memiliki visi, misi, dan program (huruf t). Dalam pengisian oleh MPR, tim verifikasi menilai penerapan syarat ini secara kontekstual. Meski demikian, calon sebaiknya tetap memenuhi seluruh huruf secara utuh demi kepastian hukum.

Apakah Calon Wakil Presiden Pengganti Harus dari Partai Pengusung?

Isu ini memicu perdebatan akademik. Di satu sisi, Penjelasan UU MD3 menyebut calon yang diusulkan Presiden berasal dari partai pengusung. Di sisi lain, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 sama sekali tidak memuat syarat asal partai.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie berpendapat Presiden dapat mengusulkan calon dari luar partai pengusung, termasuk kalangan nonpartai. Ketua MPR Ahmad Muzani juga menegaskan UUD 1945 tidak mengatur asal-usul kedua calon. Secara doktrinal, norma konstitusi berkedudukan lebih tinggi daripada penjelasan undang-undang. Selain itu, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 melarang penjelasan memuat rumusan norma baru.

Akan tetapi, pandangan lain menekankan kesinambungan mandat koalisi pengusung. Pandangan ini merujuk semangat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tentang pengusulan pasangan calon oleh partai politik. Dengan demikian, Presiden memiliki ruang hukum yang luas, sedangkan pertimbangan politik tetap memengaruhi pilihan akhirnya.

Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden oleh MPR

Secara berurutan, proses pengisian jabatan ini berjalan melalui lima tahap:

1. Pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden pada 12 November 2026.

2. Rapat gabungan MPR menetapkan jadwal paripurna dan menyurati Presiden pada 13 November 2026.

3. Presiden menyampaikan dua nama beserta dokumen persyaratan paling lambat 14 hari sebelum paripurna.

4. Tim verifikasi MPR memeriksa dokumen dan pemenuhan syarat setiap calon.

5. Rapat paripurna memilih, melantik, dan mengesahkan Wakil Presiden terpilih pada 2 Desember 2026.

Wakil Presiden terpilih akan menjabat hingga akhir masa jabatan Presiden pada Oktober 2029. Sementara itu, konstitusi tidak menunjuk pejabat sementara selama kursi Wakil Presiden kosong. Akibatnya, Presiden menjalankan pemerintahan tanpa wakil hingga pelantikan berlangsung.

Rekomendasi Kepatuhan Hukum

Proses ini menuntut kehati-hatian dari semua pihak. Berdasarkan analisis di atas, dapat direkomendasikan langkah kepatuhan berikut:

1. Presiden dan tim hukum Istana: lakukan uji tuntas atas syarat Pasal 6 UUD NRI 1945 dan Pasal 169 UU Pemilu. Langkah ini wajib selesai sebelum surat usulan dikirim.

2. Calon Wakil Presiden: siapkan dokumen otentik secara lengkap. Dokumen itu meliputi ijazah terlegalisasi, SKCK, LHKPN, SPT Tahunan lima tahun, surat sehat, dan surat tidak pailit.

3. Tim verifikasi MPR: lakukan verifikasi faktual, bukan sekadar administratif, dan dokumentasikan setiap temuan secara transparan.

4. Publik dan pemantau: awasi proses ini dan gunakan saluran hukum yang tersedia apabila menemukan dugaan cacat syarat.

Perkara uji syarat pendidikan di Mahkamah Konstitusi sepanjang 2026 menunjukkan pentingnya verifikasi faktual sejak awal. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap syarat calon wakil presiden pengganti menentukan legitimasi Wakil Presiden baru. Sebagai hasilnya, proses yang taat konstitusi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan.


FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa saja syarat calon wakil presiden pengganti?

Calon wakil presiden pengganti wajib memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017. Syarat utamanya meliputi WNI sejak lahir, tidak pernah mengkhianati negara, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu, calon berusia minimal 40 tahun atau pernah memegang jabatan hasil pemilu. Ia juga berpendidikan minimal SMA dan bebas dari pidana berat.

2. Berapa lama MPR harus memilih wakil presiden pengganti?

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden kosong. Dalam praktik 2026, kekosongan terjadi pada 12 November 2026. Selanjutnya, MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan pada 2 Desember 2026. Jadwal itu masih berada dalam batas waktu konstitusional 60 hari tersebut.

3. Apakah calon wakil presiden pengganti harus kader partai politik?

UUD NRI 1945 tidak mensyaratkan calon berasal dari partai politik. Namun, Penjelasan UU MD3 menyebut calon berasal dari partai pengusung. Sejumlah pakar, termasuk Jimly Asshiddiqie, menilai norma konstitusi lebih tinggi daripada penjelasan undang-undang. Oleh karena itu, Presiden dapat mengusulkan calon dari partai koalisi, nonkoalisi, maupun kalangan profesional nonpartai. Pada akhirnya, MPR yang menentukan pilihan.

4. Sampai kapan wakil presiden pengganti menjabat?

Wakil presiden pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan, bukan memulai periode baru. Dalam konteks saat ini, ia menjabat hingga berakhirnya masa jabatan Presiden pada Oktober 2029. Setelah itu, rakyat kembali memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui pemilu sesuai Pasal 6A UUD NRI 1945. Jadi, jabatan pengganti tidak menambah periode baru.

5. Siapa yang memverifikasi syarat calon wakil presiden pengganti?

MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen dan pemenuhan syarat dua calon usulan Presiden. Media melaporkan jumlah anggota tim ini sebesar lima persen dari seluruh anggota MPR. Hasil verifikasi menjadi dasar rapat paripurna. Setelah itu, anggota MPR memberikan suara untuk memilih salah satu calon sebagai Wakil Presiden. Calon yang tidak memenuhi syarat berisiko gugur.

Picture of Redaksi LEXmedia

Redaksi LEXmedia

Redaksi LEXmedia adalah tim di balik LEXmedia by LEXone, terdiri dari dua praktisi hukum dengan fokus pada hukum pidana, korporasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan regulasi sektor publik. Setiap artikel disusun melalui proses riset dan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah, sebelum dipublikasikan untuk memastikan akurasi dan relevansi bagi pembaca. Untuk pertanyaan atau klarifikasi terkait konten, Redaksi LEXmedia dapat dihubungi melalui contact@lexone.id atau media sosial resmi di www.linkedin.com/company/lexone-indonesia.

Baca Juga