LEXmedia. Perkembangan pesat investasi aset digital di Indonesia membawa tantangan baru bagi kerangka regulasi nasional. Sebagai negara dengan pertumbuhan investor yang eksponensial, pemerintah wajib memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum. Salah satu instrumen kunci yang menjadi perhatian utama regulator saat ini adalah penerapan standar KYC dan perlindungan
LEXmedia. Perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia mendorong regulator untuk memperkuat kerangka hukum aktivitas perdagangan aset digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.07/2025. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban rencana bisnis perdagangan aset kripto bagi seluruh penyelenggara, langkah ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola yang
LEXmedia. Revolusi digital saat ini memaksa data pribadi untuk terus bergerak melintasi batas-batas teritorial negara dengan sangat cepat. Dinamika ekonomi digital melalui platform e-commerce dan layanan cloud mewajibkan entitas bisnis melakukan pemrosesan data lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan kepastian hukum mengenai transfer data pribadi lintas batas negara guna
LEXmedia. Transformasi digital telah membawa lanskap bisnis global dan nasional ke era baru yang serba otomatis. Saat ini, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bukan lagi sekadar wacana futuristik. Teknologi ini telah merambah praktik pembuatan, analisis, hingga eksekusi perjanjian komersial. Oleh karena itu, kita perlu meninjau secara kritis mengenai legalitas penggunaan AI
LEXmedia. Kita telah memasuki era baru tata kelola data di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan legalitas kontrak Data Processing Agreement dalam layanan SaaS di Indonesia terpenuhi. Sebagai praktisi hukum, kita memahami bahwa transisi ini menuntut
LEXmedia. Pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengubah peta bisnis di Indonesia oleh karena itu perusahaan wajib melaksanakan audit kepatuhan hukum perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Langkah ini sangat krusial untuk memitigasi sanksi denda administratif yang sangat besar. Selain itu, langkah proaktif ini
LEXmedia. Dunia digital berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko kejahatan siber yang tinggi. Salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat adalah kebocoran informasi sensitif. Oleh karena itu, kita semua wajib memahami regulasi perlindungan privasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) hadir
LEXMedia. Teknologi kecerdasan buatan berkembang sangat pesat. Salah satu produknya adalah teknologi deepfake yang mampu memanipulasi video dan suara secara nyata. Fenomena ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memahami Aspek Hukum Penyebaran Konten Deepfake AI berdasarkan UU ITE sebagai panduan literasi digital. Pemerintah Indonesia
LEXmedia. Perdagangan digital lintas batas negara kini telah menjadi bagian erat dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kita dapat membeli berbagai macam barang dari luar negeri dengan sangat mudah melalui gawai. Namun, kemudahan belanja ini memicu risiko hukum yang cukup besar bagi para pembeli domestik. Oleh karena itu, kita memerlukan analisis
LEXmedia. Era digital telah mentransformasi konsep kepemilikan harta kekayaan secara radikal. Saat ini, aset tidak lagi hanya berbentuk fisik, melainkan terwujud dalam kode dan data elektronik. Fenomena ini memicu dilema hukum serius, terutama mengenai Hak Ahli Waris Atas Aset Digital (Akun Media Sosial dan Kripto) Menurut Hukum Indonesia ketika pemilik
