LEXmedia. Perdagangan digital lintas batas negara kini telah menjadi bagian erat dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kita dapat membeli berbagai macam barang dari luar negeri dengan sangat mudah melalui gawai. Namun, kemudahan belanja ini memicu risiko hukum yang cukup besar bagi para pembeli domestik. Oleh karena itu, kita memerlukan analisis
LEXmedia. Era digital telah mentransformasi konsep kepemilikan harta kekayaan secara radikal. Saat ini, aset tidak lagi hanya berbentuk fisik, melainkan terwujud dalam kode dan data elektronik. Fenomena ini memicu dilema hukum serius, terutama mengenai Hak Ahli Waris Atas Aset Digital (Akun Media Sosial dan Kripto) Menurut Hukum Indonesia ketika pemilik
LEXmedia. Transformasi digital mendorong korporasi mengadopsi kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia. Namun, muncul pertanyaan krusial mengenai legalitas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan PHK massal. Perusahaan saat ini sering menggunakan algoritma untuk menganalisis efisiensi dan menentukan nasib pekerja secara masif. Meskipun menawarkan kecepatan, proses ini menyimpan risiko hukum yang
LEXmedia. Dunia bisnis di Indonesia kini menghadapi standar baru dalam pengelolaan informasi digital. Setiap perusahaan wajib mengikuti Panduan Kepatuhan Data Protection Officer Korporasi Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan informasi pelanggan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) bukan lagi sekadar wacana, melainkan aturan yang mengikat. Oleh karena
LEXmedia. Transformasi digital saat ini memaksa korporasi untuk mengelola data dalam skala yang masif. Namun, perkembangan ini juga melahirkan risiko hukum yang sangat serius bagi manajemen puncak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), aspek keamanan informasi kini menjadi mandat hukum yang sangat ketat.
LEXmedia. Penerapan verifikasi biometrik seperti pemindaian wajah dan sidik jari kini menjadi standar keamanan baru di berbagai platform media sosial. Namun, penggunaan teknologi ini membawa tantangan besar terhadap perlindungan data pribadi warga negara, sehingga pemerintah menetapkan UU No. 27/2022 (UU PDP) sebagai payung hukum utama. Artikel ini akan mengupas tuntas
LEXmedia. Era digital mengubah cara kita berkomunikasi secara total. Saat ini, jejak digital menjadi instrumen pembuktian dominan dalam ruang sidang perdata. Banyak orang mempertanyakan mengenai Legalitas Bukti Chat WhatsApp dalam Sidang Perceraian di tahun 2026 ini. Percakapan singkat di aplikasi pesan sering kali menjadi saksi bisu dalam sengketa rumah tangga.
LEXmedia. Era transformasi digital mendorong sektor teknologi finansial (FinTech) menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Layanan pembayaran digital dan pinjaman online sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi dalam volume masif. Data ini mencakup identitas, riwayat transaksi, hingga data biometrik yang sangat sensitif. Oleh karena itu, implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas finansial dan psikologis masyarakat Indonesia. Banyak nasabah terjebak dalam skema bunga tinggi yang berujung pada praktik penagihan kasar. Selain itu, ancaman yang paling meresahkan adalah penyebaran data pribadi kepada kontak ponsel nasabah. Oleh karena itu, Anda harus memahami
LEXmedia. Era digital saat ini memaksa korporasi untuk memandang data pribadi sebagai aset sekaligus tanggung jawab hukum yang besar. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi titik balik bagi tata kelola data di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan lagi sekadar
