LEXmedia. Transaksi jual beli saham menjadi instrumen bisnis yang sering digunakan dalam restrukturisasi kepemilikan Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha keliru menganggap transaksi ini bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan internal perseroan. Padahal, jual beli saham tanpa RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius. Risiko ini semakin besar jika Anggaran
LEXmedia. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) menjadi isu hukum yang semakin relevan di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan menghadapi kewajiban hukum yang tegas. Kewajiban ini bukan sekadar etika bisnis, melainkan perintah undang-undang yang mengikat. Banyak pelaku usaha
LEXmedia. PT yang berhenti beroperasi tidak otomatis bubar di mata hukum. Selama akta pendirian belum dicabut, kewajiban hukum perusahaan tetap melekat pada direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu, pembubaran PT non-aktif wajib ditempuh melalui prosedur resmi, bukan sekadar dibiarkan mati suri. Artikel ini membahas dasar hukum, tahapan likuidasi, serta
LEXmedia. Prinsip tanggung jawab terbatas (Limited Liability) kerap dipahami sebagai perisai mutlak bagi Direki perusahaan. Padahal, pemahaman ini keliru dan berpotensi menimbulkan risiko hukum yang serius. Tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan sebenarnya memiliki batas yang jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Oleh karena
LEXmedia. Perubahan susunan pengurus perusahaan (PT) menjadi kebutuhan rutin bagi banyak perseroan di Indonesia. Kebutuhan ini muncul saat direktur mengundurkan diri, komisaris diganti, atau pemegang saham menambah jajaran manajemen. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut keabsahan hukum tindakan perseroan di hadapan pihak ketiga. Artikel ini membahas dasar
LEXmedia. Setiap Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki kewajiban laporan tahunan PT yang bersifat mutlak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Sebaliknya, menjadi instrumen pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kewajiban ini secara menyeluruh agar terhindar dari sanksi hukum. Dalam
LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.
LEXmedia. Serangan ransomware terus mengancam ekosistem bisnis Indonesia secara masif. Tanggung jawab hukum direksi menjadi isu sentral ketika perusahaan menderita kerugian besar akibat enkripsi data oleh peretas siber. Oleh karena itu, setiap pemimpin perusahaan perlu memahami kerangka hukum yang mengatur risiko ini secara mendalam dan komprehensif. Artikel ini menganalisis landasan
LEXmedia. Perseroan terbatas sering kali mengambil keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan mufakat dari seluruh pihak. Sebagian pemegang saham minoritas terkadang menolak aksi korporasi yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, hukum memberikan hak keluar demi melindungi kepentingan mereka. Regulasi menyediakan buyback saham
LEXmedia. Merger perusahaan multinasional merupakan strategi konsolidasi bisnis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Pelaku usaha asing dan domestik kerap menggabungkan entitas hukum untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun demikian, aspek hukum merger perusahaan multinasional harus dipahami secara komprehensif sebelum proses penggabungan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman
