LEXmedia. Banyak pekerja bertanya apakah gaji mereka bebas potongan pajak tahun ini. Jawabannya bergantung pada syarat PPh 21 DTP 2026 dalam PMK Nomor 105 Tahun 2025. Insentif ini tidak berlaku untuk semua pekerja. Oleh karena itu, pemberi kerja dan pegawai perlu memahami kriterianya secara tepat.
Artikel ini mengulas dasar hukum, syarat sektor usaha, syarat pegawai, dan kewajiban pelaporan. Selain itu, kami menelaah rencana pemerintah memperluas insentif ini pada 2027.
Dasar Hukum PPh 21 DTP 2026
Menteri Keuangan menetapkan PMK 105/2025 pada 29 Desember 2025. Regulasi ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangan, yaitu 31 Desember 2025. PMK ini merupakan kelanjutan dari PMK 10/2025 yang berlaku sepanjang tahun 2025.
Pasal 2 ayat (2) PMK 105/2025 menegaskan bahwa pemerintah menanggung PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto pegawai tertentu. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) membatasi jangka waktunya. Insentif hanya berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.
Secara sederhana, DTP berarti negara menanggung pajak yang semestinya memotong gaji pegawai. Akibatnya, gaji bersih pekerja bertambah sebesar nilai PPh 21 tersebut. Namun, potongan lain seperti iuran BPJS tetap berjalan seperti biasa.
Syarat Pemberi Kerja: Lima Sektor Padat Karya
Pegawai baru bisa menikmati insentif apabila pemberi kerjanya memenuhi kriteria. Pasal 3 ayat (1) PMK 105/2025 menetapkan dua syarat kumulatif bagi pemberi kerja.
Pertama, pemberi kerja bergerak di salah satu dari lima bidang usaha berikut:
1. Industri alas kaki;
2. Tekstil dan pakaian jadi;
3. Furnitur;
4. Kulit dan barang dari kulit;
5. Pariwisata.
Kedua, pemberi kerja memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama yang tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 105/2025. Acuan KLU tersebut adalah data per 1 Januari 2026. Sementara itu, pemberi kerja yang mendaftar setelah tanggal itu memakai KLU saat pendaftaran.
Artinya, kesesuaian KLU di sistem Coretax menjadi syarat mutlak. Hotel atau restoran, misalnya, wajib memastikan KLU utamanya cocok dengan daftar lampiran. Sebaliknya, perusahaan di luar lima sektor tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif tahun ini.
Syarat Pekerja Penerima PPh 21 DTP 2026
Bagian ini menjawab pertanyaan inti pembaca. PMK 105/2025 membedakan syarat bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kedua kelompok sama-sama harus bekerja pada pemberi kerja yang memenuhi kriteria di atas.
Syarat Pegawai Tetap dalam PPh 21 DTP 2026
Pasal 4 ayat (2) PMK 105/2025 menetapkan tiga syarat kumulatif bagi pegawai tetap tertentu:
1. Memiliki NPWP dan/atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP;
2. Menerima penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10.000.000 per bulan;
3. Tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain.
Batas Rp10 juta mencakup gaji, tunjangan, dan imbalan tetap lainnya, termasuk natura. Uji batas gaji memakai penghasilan masa pajak Januari 2026. Bagi pegawai baru tahun 2026, ujinya memakai penghasilan bulan pertama bekerja.
Sebagai contoh, Andi bekerja di pabrik sepatu dengan gaji tetap Rp8,5 juta pada Januari 2026. Dengan demikian, Andi memenuhi syarat batas penghasilan. Sebaliknya, rekan Andi yang bergaji Rp10,5 juta tidak memenuhi syarat, meskipun bekerja di perusahaan yang sama.
Syarat Pegawai Tidak Tetap
PMK 105/2025 juga menjangkau pegawai tidak tetap tertentu. Syaratnya juga tiga dan bersifat kumulatif:
1. Memiliki NPWP dan/atau NIK yang terintegrasi dengan sistem DJP;
2. Menerima upah rata-rata paling banyak Rp500.000 per hari, atau Rp10.000.000 per bulan bagi penerima upah bulanan;
3. Tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain.
Batas Rp500.000 per hari berlaku bagi pekerja harian, mingguan, satuan, maupun borongan. Selain itu, PMK 105/2025 kini secara tegas memasukkan natura dalam perhitungan upah pegawai tidak tetap. Aturan sebelumnya belum memuat penegasan tersebut.
Penghasilan yang Tidak Mendapat Insentif
Insentif hanya menyasar PPh 21 yang bersifat tidak final. Oleh karena itu, penghasilan yang sudah terkena PPh final tidak memperoleh fasilitas DTP. Contohnya adalah uang pesangon dan uang manfaat pensiun yang dibayar sekaligus.
Mekanisme Pelaksanaan bagi Pemberi Kerja
Pasal 5 PMK 105/2025 mengatur cara pemberi kerja menyalurkan insentif. Pemberi kerja tetap menghitung PPh 21 terutang dengan tarif efektif rata-rata (TER). Namun, pemberi kerja tidak memotong pajak tersebut dari gaji.
Sebaliknya, pemberi kerja wajib membayarkan nilai PPh 21 DTP secara tunai bersamaan dengan pembayaran gaji. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perusahaan memberi tunjangan PPh atau menanggung pajak pegawai.
Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa pembayaran tunai ini bukan penghasilan kena pajak. Artinya, tambahan uang tersebut tidak menambah beban PPh pegawai. Di samping itu, pemberi kerja wajib membuat bukti pemotongan sesuai Pasal 5 ayat (4).
Perlu dicatat, pegawai tetap tidak dapat meminta pengembalian kelebihan PPh 21 DTP. Kelebihan itu muncul jika total DTP setahun melampaui PPh 21 terutang tahunan.
Kewajiban Pelaporan dan Risiko Gugurnya Insentif
Pemberi kerja melaporkan pemanfaatan insentif melalui SPT Masa PPh Pasal 21/26 di Coretax. Apabila terdapat kekeliruan, pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan SPT Masa.
Namun, PMK 105/2025 memasang batas waktu tegas. Penyampaian SPT Masa atau pembetulannya paling lambat 31 Januari 2027. Sebagai hasilnya, SPT yang masuk setelah tanggal itu tidak memperoleh fasilitas DTP.
Konsekuensinya cukup berat bagi perusahaan. PPh 21 yang sudah dibayarkan tunai kepada pegawai kembali menjadi pajak terutang biasa. Akibatnya, pemberi kerja berisiko menyetor pajak tersebut dari kas sendiri.
Apakah PPh 21 DTP Diperpanjang di Tahun 2027?
Jawaban singkatnya: pemerintah berencana melanjutkan insentif ini pada 2027. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut usai rapat terbatas di Istana pada 30 September 2026.
Menurut keterangan tersebut, cakupan 2027 akan lebih luas daripada PPh 21 DTP 2026. Insentif tidak lagi terbatas pada lima sektor padat karya. Sebaliknya, pemerintah merencanakan insentif bagi pekerja di seluruh sektor dengan gaji di bawah Rp10 juta. Pemerintah menargetkan sekitar 7,5 juta pekerja penerima manfaat.
Meski demikian, rencana ini belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Hingga artikel ini terbit, belum menemukan PMK yang mengatur PPh 21 DTP tahun 2027. Oleh karena itu, syarat teknisnya bisa saja berbeda dari PMK 105/2025.
Pola tahun sebelumnya patut menjadi rujukan. PMK 105/2025 sendiri terbit pada akhir Desember 2025, hanya beberapa hari sebelum masa pajak Januari. Dengan demikian, regulasi 2027 kemungkinan juga terbit menjelang akhir tahun.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Berdasarkan analisis di atas, disarankan lima langkah kepatuhan bagi pemberi kerja:
1. Verifikasi KLU utama di Coretax dan cocokkan dengan Lampiran huruf A PMK 105/2025.
2. Pastikan NPWP atau NIK seluruh pegawai sudah terintegrasi dengan sistem DJP.
3. Simpan data penghasilan Januari 2026 atau bulan pertama kerja sebagai dasar uji batas Rp10 juta.
4. Cantumkan pembayaran PPh 21 DTP secara terpisah dalam slip gaji dan buat bukti pemotongan.
5. Tuntaskan seluruh SPT Masa dan pembetulannya jauh sebelum 31 Januari 2027.
Selain itu, perusahaan di luar lima sektor sebaiknya mulai merapikan data payroll sejak sekarang. Langkah ini penting apabila PMK baru benar-benar memperluas cakupan ke seluruh sektor. Pada akhirnya, ketertiban administrasi menentukan apakah manfaat PPh 21 DTP 2026 benar-benar sampai kepada pekerja.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Siapa yang berhak menerima PPh 21 DTP 2026?
Penerimanya adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada pemberi kerja di lima sektor: alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Selain itu, pegawai wajib memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem DJP. Gajinya maksimal Rp10 juta per bulan dan tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain.
2. Berapa batas gaji maksimal penerima PPh 21 DTP?
Pegawai tetap harus menerima penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10 juta per bulan, termasuk natura. Uji batasnya memakai gaji Januari 2026 atau bulan pertama bekerja. Sementara itu, upah rata-rata pegawai tidak tetap maksimal Rp500.000 per hari. Bagi penerima upah bulanan, batasnya Rp10 juta per bulan. Kedua kelompok juga wajib memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi.
3. Apakah PPh 21 DTP diperpanjang pada 2027?
Pemerintah berencana melanjutkan insentif ini pada 2027 dengan cakupan seluruh sektor usaha bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta. Pemerintah menargetkan sekitar 7,5 juta penerima. Namun, hingga awal November 2026 belum terbit PMK yang mengaturnya. Oleh karena itu, pemberi kerja perlu menunggu regulasi resmi sebelum menerapkan insentif tahun 2027. Syarat teknisnya bisa berbeda dari PMK 105/2025.
4. Apa akibatnya jika pemberi kerja terlambat melapor?
PMK 105/2025 menetapkan batas akhir penyampaian SPT Masa PPh 21/26 dan pembetulannya pada 31 Januari 2027. SPT yang masuk setelah tanggal tersebut tidak memperoleh fasilitas DTP. Akibatnya, PPh 21 yang telah dibayarkan tunai kepada pegawai kembali menjadi pajak terutang. Pemberi kerja pun berisiko menyetor pajak tersebut dari kas perusahaan sendiri. Karena itu, laporkan sejak dini.
5. Apakah karyawan baru tahun 2026 bisa menerima insentif?
Ya, karyawan baru tetap dapat menerima insentif sepanjang memenuhi seluruh syarat. Bedanya, uji batas penghasilan Rp10 juta tidak memakai gaji Januari 2026. Sebaliknya, PMK 105/2025 memakai penghasilan bulan pertama karyawan tersebut bekerja. Selain itu, pemberi kerjanya tetap harus memiliki KLU yang tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 105/2025. Karyawan juga wajib memiliki NPWP atau NIK terintegrasi.
