LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada awal tahun ini. Regulasi baru ini membawa perubahan yang sangat fundamental bagi lanskap perpajakan pelaku usaha mikro-kecil. Sebagai hasilnya, pemahaman komprehensif mengenai dampak PP 20/2026 bagi kepatuhan pajak menjadi sangat krusial bagi seluruh pelaku industri. Pemerintah mengubah skema
LEXmedia. Pelaku usaha sektor ritel di Indonesia saat ini menghadapi transformasi regulasi perpajakan yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Setelah kenaikan menjadi 11% pada April 2022, korporasi kini wajib mengeksekusi strategi mitigasi
LEXmedia. Lanskap keuangan digital di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terstruktur dan transparan. Per April 2026, pemerintah telah memperkuat instrumen hukum untuk memastikan pertumbuhan ekosistem aset digital berjalan selaras dengan penerimaan negara. Pemahaman mengenai Aturan Pajak Kripto Indonesia Terbaru April 2026 dan Kepatuhan Pelaporan menjadi sangat krusial bagi
LEXmedia. Pajak dividen menjadi isu strategis bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan startup yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Pembagian laba kepada pemegang saham bukan sekadar distribusi keuntungan, tetapi juga memiliki implikasi perpajakan yang signifikan. Tanpa strategi yang tepat, pajak atas dividen dapat mengurangi likuiditas yang seharusnya digunakan untuk ekspansi bisnis.
