Tag: Coretax DJP

Konsultan pajak sedang memproses penyelesaian sengketa pajak melalui portal Coretax di kantor modern
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak Era Coretax

LEXmedia. Penyelesaian sengketa pajak kini memasuki babak baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan sistem Coretax Administration System (CTAS) sejak 1 Januari 2025. Wajib Pajak yang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak lagi mengajukan permohonan secara manual. Sebaliknya, seluruh proses berjalan melalui Portal Wajib Pajak secara elektronik. Perubahan ini membawa

Ilustrasi integrasi NIK NPWP dan dampaknya terhadap pemotongan PPh Pasal 21 di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Integrasi NIK NPWP dan Dampak PPh 21

LEXmedia. Reformasi administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah resmi menerapkan integrasi NIK NPWP sebagai identitas tunggal wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini membawa konsekuensi langsung terhadap mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di lingkungan kerja. Oleh karena itu, pemberi kerja maupun karyawan perlu memahami dasar hukum, tahapan implementasi,

Pemilik usaha mikro sedang memeriksa laporan keuangan digital untuk menganalisis dampak PP 20/2026 pajak UMKM secara berkala
Artikel
Redaksi LEXmedia

Dampak PP 20/2026 Bagi Kepatuhan Pajak UMKM

LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada awal tahun ini. Regulasi baru ini membawa perubahan yang sangat fundamental bagi lanskap perpajakan pelaku usaha mikro-kecil. Sebagai hasilnya, pemahaman komprehensif mengenai dampak PP 20/2026 bagi kepatuhan pajak menjadi sangat krusial bagi seluruh pelaku industri. Pemerintah mengubah skema

Penerapan strategi mitigasi kepatuhan pajak perusahaan retail pasca PPN 12 persen oleh direksi dan in-house counsel dalam rapat kerja hukum perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mitigasi Pajak Perusahaan Retail PPN 12%

LEXmedia. Pelaku usaha sektor ritel di Indonesia saat ini menghadapi transformasi regulasi perpajakan yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah mengamanatkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Setelah kenaikan menjadi 11% pada April 2022, korporasi kini wajib mengeksekusi strategi mitigasi

Infografis Aturan Pajak Kripto Indonesia Terbaru 2026 dan Kepatuhan Pelaporan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Panduan Pelaporan Pajak Kripto Indonesia 2026

LEXmedia. Lanskap keuangan digital di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terstruktur dan transparan. Per April 2026, pemerintah telah memperkuat instrumen hukum untuk memastikan pertumbuhan ekosistem aset digital berjalan selaras dengan penerimaan negara. Pemahaman mengenai Aturan Pajak Kripto Indonesia Terbaru April 2026 dan Kepatuhan Pelaporan menjadi sangat krusial bagi

Ilustrasi strategi pajak dividen perusahaan startup Indonesia 2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pajak Dividen, Strategi bagi Perusahaan Startup

LEXmedia. Pajak dividen menjadi isu strategis bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan startup yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Pembagian laba kepada pemegang saham bukan sekadar distribusi keuntungan, tetapi juga memiliki implikasi perpajakan yang signifikan. Tanpa strategi yang tepat, pajak atas dividen dapat mengurangi likuiditas yang seharusnya digunakan untuk ekspansi bisnis.