LEXmedia. Mitigasi risiko pajak pph badan kini menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap perusahaan di Indonesia. Otoritas pajak terus memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak badan melalui pembaruan regulasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami kerangka hukum Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara menyeluruh. Selain itu, pemahaman atas prosedur audit pajak
LEXmedia. Sengketa pajak antara Wajib Pajak dan otoritas pajak membutuhkan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, negara membentuk Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus. Namun, tidak semua orang dapat menduduki kursi hakim pada lembaga ini. Artikel ini membahas syarat hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
LEXmedia. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengubah wajah administrasi perpajakan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan pajak integrasi NIK-NPWP kini menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan di Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar penyederhanaan nomor identitas. Kebijakan ini menyentuh langsung proses pemotongan pajak karyawan, penerbitan bukti
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 pada awal tahun ini. Regulasi baru ini membawa perubahan yang sangat fundamental bagi lanskap perpajakan pelaku usaha mikro-kecil. Sebagai hasilnya, pemahaman komprehensif mengenai dampak PP 20/2026 bagi kepatuhan pajak menjadi sangat krusial bagi seluruh pelaku industri. Pemerintah mengubah skema
LEXmedia. Perubahan kebijakan perpajakan selalu menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini khususnya dirasakan oleh mereka yang menjalankan profesi sebagai tenaga ahli melalui badan hukum mandiri. Seiring dengan penetapan PP No. 20/2026 yang mengatur fasilitas perpajakan, muncul pertanyaan mendasar di kalangan profesional. Apakah PT Perorangan tenaga
LEXmedia. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi instrumen krusial dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Namun, pemahaman pelaku usaha mengenai syarat PPh final UMKM sering kali masih minim, banyak pelaku usaha belum memahami kriteria, tarif, serta mekanisme pelaporan terbaru yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah terus
