LEXmedia. Penutupan PT Perorangan tidak cukup dengan menghentikan kegiatan usaha. Pemilik wajib menempuh prosedur pembubaran resmi melalui sistem Kementerian Hukum. Tanpa prosedur itu, status badan hukum tetap melekat. Akibatnya, kewajiban pelaporan dan risiko sanksi terus berjalan. Artikel ini menguraikan syarat, dasar hukum, dan langkah praktisnya secara ringkas. Apa Itu PT
LEXmedia. Transparansi kepemilikan korporasi kini bukan lagi sekadar formalitas administratif. Melalui rangkaian regulasi terbaru, negara menempatkan notaris di garis depan verifikasi pemilik manfaat perusahaan. Akibatnya, setiap akta pendirian dan perubahan perseroan membawa konsekuensi hukum yang lebih berat bagi notaris. Artikel ini mengulas dasar hukum kewajiban tersebut secara runtut. Pembahasan mencakup
LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan skema tarif PNBP nol rupiah melalui dua regulasi baru di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2026. Bagi pelaku usaha, notaris, dan masyarakat umum, memahami syarat tarif PNBP nol rupiah
LEXmedia. Pendaftaran aset atau layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kementerian Hukum menjadi kewajiban administratif yang wajib dipahami pelaku usaha, konsultan hukum, dan pemohon layanan kekayaan intelektual. Setiap layanan hukum, mulai dari pengesahan badan usaha hingga pendaftaran merek, menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami
LEXmedia. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) akibat perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menjadi kewajiban hukum yang mendesak bagi seluruh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan KBLI versi 2025 melalui regulasi terbaru. Oleh karena itu, setiap PT yang mencantumkan kode KBLI lama dalam anggaran dasar wajib
