LEXmedia. Konten fitnah dan berita bohong di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dalam hitungan jam. Oleh karena itu, banyak korban mencari cara take down konten fitnah secara cepat dan sah menurut hukum. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari KUHP Nasional hingga aturan
LEXmedia. Lanskap informasi digital di Indonesia mengalami transformasi radikal yang memicu kerentanan masif terhadap disinformasi terstruktur. Penyebaran hoaks kini bukan sekadar masalah etika, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan ketertiban umum. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan tafsir hukum delik menyebarkan berita bohong sebagai panduan literasi. Pemerintah merespons fenomena ini
LEXmedia. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa harapan besar bagi modernisasi hukum di Indonesia. Namun, publik kini menaruh perhatian besar terhadap Analisis Putusan MK No 93/PUU-XXIV/2026 tentang Uji Materiil KUHP terkait Pasal Berita Bohong. Mahkamah Konstitusi kembali menjadi benteng terakhir untuk menguji konstitusionalitas norma yang dianggap represif. Selain
