LEXmedia. Pelaku usaha yang mengimpor produk ke Indonesia kini menghadapi ketentuan baru soal kesesuaian sertifikat halal impor. Pemerintah menegaskan bahwa produk luar negeri wajib memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal sebelum beredar di pasar domestik. Oleh karena itu, importir perlu memahami dasar hukum, mekanisme, dan tahapan kewajiban yang berlaku. Selain itu,
LEXmedia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih ketat. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai menerapkan tindakan tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami sanksi administratif BPJPH terhadap kepatuhan regulasi sertifikasi produk halal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian
LEXmedia. Kita kini memasuki era baru penjaminan produk halal di Indonesia yang bersifat wajib. Sejak berlakunya regulasi terbaru, kewajiban sertifikasi halal bukan lagi sekadar pilihan sukarela bagi pemilik bisnis. Pemenuhan standar sertifikasi jaminan produk halal bagi pelaku usaha kini menjadi sebuah mandat hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh
LEXmedia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang memperketat regulasi jaminan produk melalui instruksi hukum yang sangat tegas. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus segera memahami Analisis Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Retail per Oktober 2026 agar operasional bisnis tetap berjalan lancar. Selain itu, regulasi ini menetapkan batas waktu final bagi seluruh
