LEXmedia. Pelaku usaha yang mengimpor produk ke Indonesia kini menghadapi ketentuan baru soal kesesuaian sertifikat halal impor. Pemerintah menegaskan bahwa produk luar negeri wajib memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal sebelum beredar di pasar domestik. Oleh karena itu, importir perlu memahami dasar hukum, mekanisme, dan tahapan kewajiban yang berlaku. Selain itu, tenggat Wajib Halal pada 18 Oktober 2026 membuat topik ini semakin mendesak.
Artikel ini membahas kesesuaian sertifikat halal impor berdasarkan UU No. 33/2014, PP No. 42/2024, dan Peraturan BPJPH No. 4/2026. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menyiapkan langkah kepatuhan yang tepat.
Dasar Hukum Kesesuaian Sertifikat Halal Impor
Dasar hukum utama kesesuaian sertifikat halal impor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini berlaku bagi produk dalam negeri maupun produk impor.
Namun, undang-undang ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai aturan pelaksana. Peraturan ini mengatur penahapan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan jenis produk. Sebagai hasilnya, pelaku usaha memiliki kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kedua regulasi ini menjadi fondasi bagi ketentuan teknis yang lebih rinci.
Kewajiban Kesesuaian Sertifikat Halal Impor
UU No. 33/2014 turut memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri. Kewenangan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kendali penuh atas status halal produk impor.
Selain itu, PP No. 42/2024 memperjelas kategori produk yang masuk tahap wajib halal. Kategori ini meliputi makanan, minuman, kosmetik, dan obat tradisional. Karena itu, importir produk-produk tersebut wajib memastikan kesesuaian sertifikat halal impor sebelum produknya beredar di Indonesia. Jika tidak, pelaku usaha tidak dapat menjual produk tersebut secara legal di pasar domestik.
Mekanisme Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri
Pada September 2026, BPJPH menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia. Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi pelaksanaan kesesuaian sertifikat halal impor di lapangan. Kepala BPJPH menyatakan bahwa pihaknya menyusun aturan ini agar pemastian kehalalan berjalan efektif tanpa menghambat arus perdagangan. Selain itu, sistem elektronik terintegrasi mendukung mekanisme pemastian ini. Sistem ini memudahkan pengawasan sekaligus mempercepat proses verifikasi dokumen.
Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu melalui proses yang berbelit. Namun, kewajiban registrasi tetap berlaku bagi setiap produk yang masuk ke Indonesia. Proses penyusunan peraturan ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Hukum.
Peran Lembaga Halal Luar Negeri dan Skema Saling Pengakuan
Selama ini, BPJPH menjalin kerja sama saling pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement dengan sejumlah lembaga halal luar negeri. Produk yang bersertifikat dari lembaga tersebut tidak perlu melalui sertifikasi ulang di Indonesia. Meski demikian, kesesuaian sertifikat halal impor tetap mensyaratkan registrasi sebelum produk beredar. Registrasi ini bertujuan memverifikasi keabsahan sertifikat serta mencocokkan data produk dengan standar nasional.
Oleh karena itu, importir wajib menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap. Dokumen tersebut mencakup sertifikat halal asli, data lembaga penerbit, dan informasi rinci produk. Sebagai hasilnya, proses pengawasan menjadi lebih transparan bagi konsumen maupun pelaku usaha.
Tahapan Kewajiban Sertifikat Halal Impor
PP No. 42/2024 mengatur penahapan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan kategori produk. Tahap kedua kewajiban ini mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Kategori yang termasuk tahap ini meliputi makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Selain itu, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan turut masuk cakupan ini. Bahan baku, bahan tambahan pangan, serta barang gunaan tertentu juga wajib memenuhi ketentuan yang sama. Dengan demikian, cakupan kewajiban ini sangat luas dan menyentuh banyak sektor usaha. Karena itu, importir dari berbagai kategori produk tersebut perlu segera menyesuaikan kepatuhannya.
Langkah Kepatuhan bagi Pelaku Usaha Importir
Pelaku usaha sebaiknya segera memetakan kategori produk impor yang mereka jual. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah masuk tahap wajib halal. Selanjutnya, pelaku usaha perlu memverifikasi apakah lembaga penerbit sertifikat di negara asal sudah memiliki kerja sama pengakuan dengan BPJPH. Jika belum, pelaku usaha harus menempuh jalur sertifikasi halal reguler melalui BPJPH. Selain itu, pelaku usaha wajib mendaftarkan sertifikat halal luar negeri melalui sistem elektronik BPJPH sebelum produk beredar. Pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen pendukung secara akurat agar proses verifikasi berjalan lancar.
Oleh karena itu, koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan konsultan hukum menjadi langkah yang bijak. Dengan persiapan yang matang, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko keterlambatan kepatuhan.
Berikut ringkasan langkah praktis yang dapat pelaku usaha tempuh:
1. Memetakan kategori dan tahapan wajib halal untuk setiap produk impor.
2. Memeriksa status kerja sama pengakuan antara BPJPH dan lembaga penerbit sertifikat di negara asal.
3. Menyiapkan dokumen pendukung, termasuk sertifikat halal asli dan data produk.
4. Mendaftarkan sertifikat melalui sistem elektronik BPJPH sebelum produk beredar.
5. Berkoordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal atau konsultan hukum bila diperlukan.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Menjelang penerapan Wajib Halal pada Oktober 2026, pelaku usaha tidak dapat mengabaikan kesesuaian sertifikat halal impor. Ketentuan dalam UU No. 33/2014, PP No. 42/2024, dan Peraturan BPJPH No. 4/2026 saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya segera melakukan audit kepatuhan terhadap seluruh produk impornya.
Selain itu, pelaku usaha sebaiknya berkonsultasi dengan praktisi hukum yang memahami regulasi halal. Dengan langkah proaktif, pelaku usaha dapat menghindari sanksi administratif sekaligus menjaga kepercayaan konsumen. Kepatuhan yang baik pada akhirnya memperkuat posisi usaha di pasar Indonesia.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu kesesuaian sertifikat halal impor?
Kesesuaian sertifikat halal impor adalah proses pemastian bahwa sertifikat halal dari lembaga luar negeri memenuhi standar Jaminan Produk Halal Indonesia. Peraturan BPJPH No. 4/2026 mengatur proses ini. Produk impor tetap wajib melalui registrasi, meski sudah memiliki sertifikat dari lembaga yang memiliki kerja sama pengakuan dengan BPJPH, sebelum boleh beredar di Indonesia.
2. Apakah semua produk impor wajib bersertifikat halal?
Tidak semua produk impor wajib bersertifikat halal saat ini. Kewajiban ini berlaku sesuai penahapan dalam PP No. 42/2024, berdasarkan jenis produk. Kategori tahap kedua mencakup makanan, minuman, kosmetik, obat tradisional, dan barang gunaan tertentu. Produk di luar kategori wajib halal masih dapat beredar, namun tetap harus mencantumkan keterangan tidak halal jika bahannya haram.
3. Kapan kewajiban sertifikasi halal tahap kedua mulai berlaku?
Kewajiban sertifikasi halal tahap kedua mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Ketentuan ini mengacu pada penahapan dalam PP No. 42/2024. Sejak tanggal tersebut, produk impor dalam kategori wajib halal tidak boleh beredar di Indonesia tanpa sertifikat halal yang sah dan telah melalui proses pemastian kesesuaian sesuai Peraturan BPJPH No. 4/2026.
4. Apakah sertifikat halal luar negeri otomatis berlaku di Indonesia?
Sertifikat halal luar negeri tidak otomatis berlaku di Indonesia. BPJPH baru mengakui produk tersebut jika lembaga penerbitnya memiliki kerja sama saling pengakuan atau MRA dengannya. Meski demikian, pelaku usaha tetap wajib melakukan registrasi melalui sistem elektronik BPJPH. Registrasi ini berlaku sebelum produk boleh beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sesuai Peraturan BPJPH No. 4/2026.
5. Apa sanksi bagi importir yang tidak memenuhi kewajiban ini?
Importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal berisiko menghadapi sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin edar oleh instansi berwenang. Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya segera menyesuaikan kepatuhan produknya sebelum tenggat Wajib Halal Oktober 2026 berlaku sepenuhnya. Sanksi tersebut dapat memengaruhi reputasi usaha di mata konsumen.
