Tag: BPK

Palu hakim dan dokumen audit menggambarkan perbedaan kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perbedaan Kesalahan Administrasi vs Pidana Korupsi

LEXmedia. Banyak pejabat publik dan pelaku usaha khawatir setiap penyimpangan anggaran otomatis berujung pidana. Padahal, hukum Indonesia membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Perbedaan kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi ini menentukan apakah suatu penyimpangan diselesaikan melalui koreksi internal atau berujung proses pidana di pengadilan. Artikel

Ilustrasi analisis kerugian keuangan negara dalam persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara

LEXmedia. Kerugian keuangan negara menjadi unsur paling krusial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis dari perspektif undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman Mahkamah Agung. Pemahaman yang akurat sangat penting bagi pelaku usaha, pejabat publik, praktisi hukum, dan masyarakat agar tidak salah menerapkan norma

Proses logistik penunjukan langsung impor bbm dalam kondisi mendesak di pelabuhan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Penunjukan Langsung Impor BBM

LEXmedia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyediaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan urusan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Konstitusi secara tegas mengamanatkan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting. Minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori strategis tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengadaan energi harus dilakukan dalam kerangka hukum

Penandatanganan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah antara vendor dan pejabat pemerintah Indonesia di ruang rapat resmi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

LEXmedia. Kontrak pengadaan barang jasa pemerintah menjadi area hukum paling berisiko bagi vendor di Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami potensi jerat pidana yang sesungguhnya mengintai mereka. Oleh karena itu, panduan hukum praktis ini hadir untuk membantu vendor memahami regulasi secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu, penguasaan atas UU

Kilang pengadaan minyak bumi Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Pengadaan Minyak Bumi 2026

LEXmedia. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjamin pasokan energi nasional. Produksi minyak domestik terus merosot hingga sekitar 600.000 barel per hari. Sementara itu, kebutuhan konsumsi nasional melebihi 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, ketergantungan impor semakin dalam dan tidak terelakkan. Oleh karena itu, pengadaan minyak bumi menjadi isu strategis yang

Dokumen hukum UU No. 1/2025 dan Danantara sebagai representasi cara Danantara Indonesia mengelola dividen BUMN secara transparan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Mengelola Dividen BUMN lewat Danantara

LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam

Rapat pengambilan keputusan investasi BUMN terkait kewenangan hukum Lembaga Danantara
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewenangan Hukum Investasi Danantara

LEXmedia. Dinamika hukum bisnis di Indonesia mencatat sejarah baru lewat kehadiran Lembaga Danantara Indonesia. Kehadiran entitas baru ini memicu diskusi hangat mengenai kewenangan hukum lembaga Danantara dalam investasi BUMN. Pembentukan lembaga ini bukan sekadar urusan restrukturisasi administratif biasa. Namun, kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola investasi kekayaan