LEXmedia. Pelaku usaha pangan di Indonesia kini menghadapi babak baru regulasi gizi. Regulasi label Nutri-Level pangan olahan menjadi sorotan utama pelaku industri, mulai dari produsen minuman kemasan hingga restoran siap saji. Aturan ini lahir dari rangkaian kebijakan kesehatan nasional yang saling terhubung, mulai dari undang-undang induk hingga peraturan teknis Badan
LEXmedia. Pelaku usaha pangan olahan di Indonesia kini menghadapi kewajiban hukum yang lebih ketat memasuki 2026. Pemerintah memperbarui kerangka regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, memahami mekanisme Sertifikasi Keamanan Pangan Mandiri menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar formalitas administratif. Sertifikasi ini dikenal secara teknis sebagai
LEXmedia. Ekspor produk pangan olahan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami regulasi tata niaga ekspor secara mendalam. Pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum akan meminimalkan risiko hambatan operasional di pelabuhan. Selain itu, kepatuhan terhadap standar internasional akan meningkatkan daya saing produk lokal.
LEXmedia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peranan krusial dalam lanskap regulasi farmasi di Indonesia. Lembaga ini menjadi garda terdepan pengawasan produk farmasi yang beredar di masyarakat. Setiap produk farmasi wajib melalui proses evaluasi ketat sebelum mendapatkan persetujuan komersial. Namun, tantangan terbesar justru muncul setelah produk tersebut resmi beredar
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi baru terkait pungutan negara di sektor pengawasan obat dan makanan. Aturan ini berfokus pada penyesuaian nominal layanan publik yang wajib dipatuhi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tarif baru BPOM untuk registrasi, inspeksi dan sertifikasi perusahaan menjadi instrumen penting bagi kelangsungan bisnis.
LEXmedia. Media sosial saat ini merubah peta pemasaran farmasi di Indonesia secara masif. Kreator konten perorangan kini mengambil peran besar dalam mempromosikan berbagai produk kesehatan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, regulasi ketat mutlak diperlukan untuk memitigasi risiko kesehatan publik yang fatal. Pelaku usaha farmasi seringkali memanfaatkan figur publik digital
