LEXmedia. Isu Danantara Indonesia angkat direksi BUMN kembali mengemuka setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2026. Banyak pihak menganggap Danantara kini memegang kendali penuh atas kursi direksi perusahaan negara. Namun, teks peraturan menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dasar hukumnya pasal demi pasal. Selain
LEXmedia. Selama dua dekade, setiap kerugian BUMN kerap berujung pada dakwaan korupsi. Akibatnya, banyak direksi enggan mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Namun, peta hukum itu kini berubah. UU 16/2025 dan PP 38/2026 menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara. Meski demikian, norma baru ini tidak otomatis menghapus risiko pidana. Selain
LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu sensitif bagi publik. Manajemen korporasi negara wajib memahami regulasi secara menyeluruh. Selain itu, aspek kepatuhan internal menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko gugatan industrial. Secara umum, legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan perjanjian kerja sama
LEXmedia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini memegang kendali penuh atas investasi negara. Kehadiran lembaga strategis ini membawa angin segar bagi penataan keuangan pelat merah. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme tata kelola Modal BUMN dari Dividen saat ini. Langkah reformasi ini bertujuan menciptakan transparansi dan kemandirian finansial yang kuat. Selain
LEXmedia. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial. Transformasi BUMN menjadi struktur holding investasi, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menuntut direksi untuk mengambil keputusan korporasi yang agresif. Namun, setiap keputusan investasi berskala besar selalu membawa risiko kerugian finansial. Di
