Tag: Direksi BUMN

Dokumen analisis legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan PKS dalam rapat direksi korporasi negara
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas PHK Karyawan BUMN

LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu sensitif bagi publik. Manajemen korporasi negara wajib memahami regulasi secara menyeluruh. Selain itu, aspek kepatuhan internal menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko gugatan industrial. Secara umum, legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan perjanjian kerja sama

Ilustrasi Gedung Danantara Indonesia pengelola modal BUMN dari dividen
Artikel
Redaksi LEXmedia

Danantara dan Modal BUMN dari Dividen

LEXmedia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini memegang kendali penuh atas investasi negara. Kehadiran lembaga strategis ini membawa angin segar bagi penataan keuangan pelat merah. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme tata kelola Modal BUMN dari Dividen saat ini. Langkah reformasi ini bertujuan menciptakan transparansi dan kemandirian finansial yang kuat. Selain

Analisis Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Holding Investasi Perspektif Business Judgment Rule Kekayaan Negara menurut UU No. 16/2025
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Direksi BUMN dalam Holding Investasi

LEXmedia. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial. Transformasi BUMN menjadi struktur holding investasi, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menuntut direksi untuk mengambil keputusan korporasi yang agresif. Namun, setiap keputusan investasi berskala besar selalu membawa risiko kerugian finansial. Di