LEXmedia. Pengelolaan BUMN memasuki babak baru sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 pada 21 Agustus 2026. Regulasi ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yaitu perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Akibatnya, peta kewenangan atas perusahaan negara berubah secara mendasar. Kementerian BUMN tidak
LEXmedia. Piercing the corporate veil merupakan doktrin hukum yang memungkinkan pengadilan menembus tabir tanggung jawab terbatas sebuah Perseroan Terbatas (PT). Pada dasarnya, PT adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena itu, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Namun, prinsip tersebut bukan perlindungan mutlak. Dalam kondisi
LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.
LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul
LEXmedia. Rahasia dagang perusahaan merupakan aset bisnis paling berharga yang sering kali luput dari perlindungan hukum yang memadai. Banyak perusahaan baru menyadari pentingnya proteksi ini setelah mantan karyawan membocorkan informasi strategis kepada pesaing. Oleh karena itu, memahami kerangka hukum perlindungan rahasia dagang perusahaan di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak bagi
LEXmedia. Kita menyaksikan perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan negara saat ini. Pemerintah resmi membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Oleh karena itu, regulasi baru ini membawa implikasi sangat serius yang berkaitan erat dengan aspek
