Tag: Fiduciary Duty

Praktisi hukum menjelaskan gugatan derivatif saham minoritas kepada pemegang saham di ruang rapat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas

LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.

Penerapan asas piercing the corporate veil ketika PT Perorangan pailit hukum di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Asas Piercing the Corporate Veil PT Perorangan Pailit

LEXmedia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, asas piercing the corporate veil merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Doktrin menembus tabir perseroan ini melindungi kepentingan kreditur dari itikad buruk pelaku usaha. Kehadiran jenis badan hukum baru melalui UU Cipta Kerja mengubah lanskap pertanggungjawaban hukum secara signifikan. Masalah hukum muncul

Perlindungan hukum rahasia dagang perusahaan dari mantan karyawan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Rahasia Dagang Perusahaan vs Mantan Karyawan

  LEXmedia. Rahasia dagang perusahaan merupakan aset bisnis paling berharga yang sering kali luput dari perlindungan hukum yang memadai. Banyak perusahaan baru menyadari pentingnya proteksi ini setelah mantan karyawan membocorkan informasi strategis kepada pesaing. Oleh karena itu, memahami kerangka hukum perlindungan rahasia dagang perusahaan di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak bagi

Analisis Tanggung Jawab Hukum Direksi BUMN Pasca Pembubaran Kementerian BUMN dalam rapat direksi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Direksi BUMN

LEXmedia. Kita menyaksikan perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan negara saat ini. Pemerintah resmi membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Oleh karena itu, regulasi baru ini membawa implikasi sangat serius yang berkaitan erat dengan aspek