LEXmedia. Usaha sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Namun, aktivitas ini kerap memicu dampak serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Konflik agraria dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan nyata bagi pelaku industri. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pendekatan baru yang lebih bertanggung jawab. Penerapan uji tuntas HAM
LEXmedia. Aparat penegak hukum terus memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam proses ini, tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi menjadi instrumen penyelidikan yang sangat krusial. Korupsi modern kini sering meninggalkan jejak digital yang rumit. Selain itu, para pelaku juga kerap menyembunyikan dokumen keuangan dan aset hasil
LEXmedia. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema yang cukup pelik. Hal ini terjadi saat penyidik harus melakukan penahanan tersangka korupsi yang sedang sakit. Persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis prosedural semata. Sebaliknya, isu ini menyentuh aspek mendasar mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan
LEXmedia. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej merupakan figur sentral dalam transformasi hukum pidana modern di Indonesia. Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini merepresentasikan perpaduan langka antara ketajaman akademisi dan keberanian seorang pembuat kebijakan. Beliau dikenal berani menantang status quo hukum warisan kolonial demi menciptakan kerangka hukum nasional yang
LEXmedia. Lanskap hukum di Indonesia sering kali menjadi medan pertempuran yang sangat kompleks bagi masyarakat. Namun, di tengah hiruk-pikuk tantangan reformasi tersebut, berdiri tegak sosok yang dedikasinya menjadi mercusuar keadilan. Sosok tersebut adalah Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Kehadiran beliau dalam dunia litigasi telah membentuk wajah keadilan modern di
LEXmedia. Ekosistem hukum Indonesia saat ini memasuki era baru yang sangat fundamental. Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Regulasi modern ini berjalan beriringan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat luas wajib memahami reformasi yudisial ini secara menyeluruh.
LEXmedia. Delik aduan absolut kasus perzinaan dalam KUHP Nasional menjadi perbincangan hangat pada tahun 2026 ini. Indonesia kini resmi memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengesahan ini menandai berakhirnya era hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad. Namun, reformasi ini membawa
LEXmedia. Inklusi ketenagakerjaan menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8/2016, terdapat kewajiban korporasi dalam pemenuhan kuota pekerja disabilitas yang harus segera dilaksanakan secara efektif. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari total karyawan. Namun, implementasi ini seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman regulasi teknis.
LEXmedia. Penggunaan delik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengalami peningkatan signifikan dalam ranah hukum pidana. Fenomena ini berdampak langsung pada volume permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka. Kita memahami bahwa status penahanan merupakan bentuk intervensi paling keras terhadap hak asasi individu. Oleh karena itu, Mekanisme Penangguhan Penahanan dalam Kasus
